Kuota Bantuan Kesehatan Sempat Penuh, Pemkot Balikpapan Pastikan Warga Miskin Tetap Bisa Berobat

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Kekhawatiran sempat dirasakan sebagian warga miskin Balikpapan ketika kuota bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah provinsi mengalami keterbatasan. Bagi warga yang sedang sakit, kondisi itu memicu rasa cemas karena takut tak bisa mengakses layanan medis.

Pemkot Balikpapan memastikan kecemasan tersebut tidak menjadi kenyataan.

Di tengah penyesuaian skema pembiayaan jaminan kesehatan, pemerintah kota mengambil langkah cepat dengan menyiapkan anggaran dari APBD agar layanan kesehatan bagi warga rentan tetap berjalan tanpa jeda.

Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan, menegaskan bahwa hak warga miskin untuk berobat tidak boleh terhenti hanya karena persoalan kuota.

“Prinsip kami jelas, jangan sampai ada warga yang terputus layanan kesehatan,” ujar Edy kepada media, Rabu (11/2026).

Keresahan Warga Jadi Perhatian Pemkot

Hampir setiap hari, Dinas Sosial menerima laporan warga miskin yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan. Sebagian datang untuk pengobatan rutin, sebagian lainnya membutuhkan penanganan medis mendesak.

Bagi warga, kepastian jaminan kesehatan menjadi hal krusial. Selama kartu jaminan aktif, mereka bisa berobat tanpa harus memikirkan biaya di tengah kondisi ekonomi yang terbatas.

Situasi inilah yang menjadi perhatian Pemkot Balikpapan saat kuota bantuan dari provinsi sempat terbatas.

Beberapa Skema Berjalan, Kota Siap Menjadi Penyangga

Saat ini, jaminan kesehatan warga miskin di Balikpapan ditopang oleh beberapa skema. Yang paling stabil adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, karena pembiayaannya sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat dan tetap berlaku meski warga berpindah domisili.

Selain itu, terdapat skema PBI yang dibiayai melalui APBD provinsi dan APBD kota. Untuk skema daerah, kepesertaan sangat bergantung pada kelengkapan administrasi kependudukan.

Ketika kuota PBI provinsi penuh, Pemkot Balikpapan memastikan layanan tidak terhenti.

“Kalau provinsi masih memungkinkan, kami arahkan ke sana. Tapi kalau kuota penuh, kota siap mengambil alih,” tegas Edy.

Komitmen tersebut ditopang oleh anggaran yang tidak sedikit. Saat ini, lebih dari 202 ribu jiwa warga Balikpapan tercatat dalam data PBI daerah.

Untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan, Pemkot Balikpapan mengalokasikan hampir Rp100 miliar dari APBD kota. Setiap bulan, sekitar 800 hingga 1.000 warga mengajukan permohonan bantuan jaminan kesehatan melalui Dinas Sosial.

“Hampir setiap hari ada warga yang datang membutuhkan bantuan kesehatan dan tidak bisa menunggu,” ungkap Edy.

Administrasi Kependudukan Masih Jadi Kendala

Salah satu persoalan yang masih sering ditemui adalah administrasi kependudukan. Warga yang telah lama tinggal di Balikpapan namun belum memperbarui KTP berpotensi mengalami hambatan saat mengakses layanan kesehatan.

“Yang pertama dicek pasti KTP. Kalau sudah menjadi warga Balikpapan secara administrasi, pemerintah kota siap menanggung,” jelas Edy.

Pemkot mengimbau warga segera mengurus dokumen kependudukan agar tidak mengalami kendala saat membutuhkan layanan medis.

Bagi Pemkot Balikpapan, jaminan kesehatan bukan sekadar urusan data dan pembiayaan. Di balik setiap pengajuan bantuan, ada warga yang sedang sakit, keluarga yang cemas, dan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.

Di tengah penyesuaian skema dan keterbatasan kuota, Pemkot Balikpapan menegaskan komitmennya

akses layanan kesehatan bagi warga miskin harus tetap terjaga.***