Lantik 14 Pegawai Fungsional, Gubernur Kaltim: Jabatan Fungsional Kunci Birokrasi Modern
SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam memperkuat kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi peran jabatan fungsional (jafung) di berbagai sektor strategis.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Harum saat melantik dan mengambil sumpah/janji 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat ke dalam jabatan fungsional, dalam upacara resmi di Ruang Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Senin (26/5).
Para pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari, 1 Asesor SDM Aparatur Ahli Utama (Deni Sutrisno, Kepala BKD Kaltim), 2 Guru, 4 Administrator Kesehatan, 1 Perawat, 1 Apoteker, 1 Arsiparis, dan 4 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)
“Jabatan fungsional bukan sekadar status administratif, melainkan bentuk nyata pengabdian dan profesionalisme. Hasil kerja konkret adalah bukti dari kapasitas dan integritas,” tegas Gubernur Harum.
Reformasi Birokrasi Lewat Jafung
Gubernur Harum menekankan bahwa jafung adalah motor penggerak reformasi birokrasi, penegak sistem merit, serta instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
“Sumpah janji hari ini adalah wujud tanggung jawab moral dan profesional untuk mengemban tugas dengan penuh dedikasi, loyalitas, integritas, dan akuntabilitas tinggi,” ujarnya.
BACA JUGA :
Menurut Gubernur, era pelayanan publik saat ini menuntut ASN tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, kolaboratif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Bapak dan Ibu adalah bagian dari agen perubahan. Mari dukung transformasi birokrasi dan hadirkan pelayanan publik yang berdampak nyata,” seru Gubernur Harum.
Proses Seleksi Ketat, Berdasarkan Meritokrasi
Gubernur Harum juga mengapresiasi pencapaian para PNS yang telah berhasil melalui seleksi jabatan fungsional. Ia menekankan bahwa pengangkatan ini bukan hadiah, melainkan hasil dari proses seleksi ketat, kompetitif, dan berbasis meritokrasi.
“Tidak semua PNS memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan ini. Diperlukan pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan yang diemban,” jelasnya.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, serta sejumlah pejabat struktural seperti asisten gubernur, staf ahli, kepala inspektorat, kepala badan/dinas, dan kepala biro di lingkungan Pemprov Kaltim.
Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Kaltim dalam menyongsong Kaltim Emas 2045, dengan memperkuat kapasitas SDM birokrasi yang profesional dan siap mendukung transformasi pelayanan publik di era Ibu Kota Nusantara (IKN).
BACA JUGA
KREDIT
