Laporan Kekerasan di Balikpapan Meningkat, DP3AKB Nilai Sebagai Tanda Kesadaran Warga Bertumbuh

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com  – Pemerintah Kota Balikpapan menanggapi peningkatan jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai sinyal positif, bukan semata-mata sebagai indikator memburuknya kondisi sosial.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan, Heria Prisini, tren ini justru mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kelompok rentan.

“Dari sisi tren, laporan kekerasan memang meningkat. Tapi saya lihat itu sebagai hal yang positif. Artinya masyarakat makin sadar dan berani melapor. Dulu kan banyak yang tidak berani melapor,” ujar Heria, Jumat (25/7/2025).

Data DP3AKB mencatat, sepanjang tahun 2024, terdapat sekitar 150 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diterima langsung oleh pihaknya. Jumlah ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya dan sejalan dengan temuan aparat penegak hukum di wilayah Kaltim.

“Kalau saya tanya ke Polda saja, mereka bilang lima laporan per hari itu sudah angka minimal. Jadi bisa dibayangkan skalanya,” imbuhnya.

Kepercayaan Publik Meningkat, Sistem Pelaporan Semakin Aksesibel

Heria menilai peningkatan laporan sebagai tanda bahwa masyarakat mulai percaya pada layanan pengaduan yang disediakan pemerintah. Layanan ini mencakup hotline 24 jam serta aplikasi Sitopan, yang memungkinkan warga melapor secara cepat dan aman tanpa harus mengungkapkan identitas di ruang publik.

“Yang penting bagi kami, data mereka aman. Tidak akan kami sebarkan. Justru kami bantu mereka menemukan jalan keluar,” tegasnya.

Heria menambahkan, pendekatan ini menjadi bagian penting dari sistem perlindungan yang tengah dibangun di Kota Balikpapan—sistem yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif terhadap kondisi sosial di lapangan.

Poin Penilaian Kota Layak Anak: Penanganan, Bukan Nol Kasus

Peningkatan kesadaran ini menjadi salah satu modal penting bagi Balikpapan dalam mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Heria menjelaskan bahwa dalam evaluasi KLA, yang dinilai bukan hanya jumlah kasus kekerasan yang terjadi, tetapi sejauh mana kota mampu menangani dan menindaklanjutinya secara tuntas.

“Kalau semua kasus bisa ditangani tuntas, itu poin pentingnya. Target kami bukan nol kasus, karena itu tidak realistis. Tapi targetnya adalah semua laporan tertangani secara baik,” jelasnya.

Dukungan Pencegahan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan

Selain menangani laporan kekerasan, DP3AKB Balikpapan aktif menggelar program pencegahan dan pemberdayaan, terutama di lingkungan masyarakat. Salah satu ujung tombak gerakan ini adalah Forum Anak, yang dinilai sangat efektif dalam menyampaikan pesan perlindungan dan anti-kekerasan.

“Anak-anak lebih terbuka ke sesama anak. Forum Anak kami libatkan secara aktif dalam edukasi di sekolah dan komunitas,” kata Heria.

Di sisi lain, DP3AKB juga memberikan pelatihan keterampilan kepada para perempuan, terutama ibu rumah tangga yang berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat tekanan ekonomi.

“Banyak kekerasan terjadi karena masalah ekonomi. Maka kami bantu para ibu untuk punya keterampilan, agar lebih mandiri dan punya penghasilan sendiri,” jelasnya.

Program pelatihan ini dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektor, mulai dari RT, kelurahan, hingga komunitas lokal. Bentuknya beragam, mulai dari pelatihan menjahit, pengolahan makanan, hingga kerajinan tangan.

Koordinasi dengan Aparat Hukum untuk Kasus Kompleks

Heria juga menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus berat atau kompleks, pihaknya tidak segan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Renakta) di Polda Kaltim.

Salah satu contoh terbaru adalah kasus dugaan kekerasan seksual di salah satu pesantren di wilayah Kampung Timur. Meskipun belum bisa turun langsung karena masih dalam tahap penyelidikan, DP3AKB tetap mendampingi proses dan memantau situasi secara berkala.

“Karena masih praduga, kami belum bisa intervensi langsung. Tapi kami tetap pantau dan siapkan pendampingan jika dibutuhkan,” katanya.

Menanti Hasil Evaluasi KLA 2025

Hingga pekan terakhir Juli 2025, Pemkot Balikpapan masih menanti hasil penilaian Kota Layak Anak dari KemenPPPA. Proses penilaian sendiri telah rampung, dan pengumuman hasilnya dijadwalkan pada akhir Juli.

“Mudah-mudahan Balikpapan bisa tetap mempertahankan predikat utama. Karena yang dinilai bukan hanya angka kasus, tapi sistem dan komitmen kita dalam menangani,” ujarnya.

Menurut Heria, keberanian masyarakat untuk melapor dan keterbukaan terhadap isu kekerasan adalah wajah baru Balikpapan yang lebih peduli dan sadar akan hak-hak anak dan perempuan.

“Ini wajah nyata kota Balikpapan hari ini. Makin sadar, makin peduli. Dan itu justru yang kita butuhkan untuk membangun perlindungan jangka panjang,” pungkasnya.***

Editor : Ramadani