Lebih dari Rp500 Triliun Anggaran Bansos dan Subsidi Tiap Tahun Dinilai Salah Sasaran

BANYUWANGI, Inibalikpapan.com – Pemerintah menegaskan perlunya reformasi besar-besaran dalam sistem subsidi dan bantuan sosial (bansos) nasional.

Pasalnya, setiap tahun negara mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun untuk bansos, subsidi energi, hingga pupuk, namun anggaran raksasa itu dinilai masih banyak yang salah sasaran.

Hal ini disampaikan Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, dalam Sosialisasi Umum Pelaksanaan Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (17/9/2025).

“Ini bukan soal kebocoran karena korupsi, tapi miss-target. Subsidi dan bansos yang seharusnya untuk orang miskin justru banyak dinikmati kelompok yang tidak miskin,” tegas Rahmat.

LPG 3 Kilogram Jadi Simbol Salah Sasaran

Rahmat mencontohkan subsidi LPG 3 kilogram yang semestinya hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin. Namun kenyataannya, tabung gas bersubsidi tersebut justru banyak digunakan rumah tangga menengah, kos-kosan, hingga pelaku usaha kecil di perkotaan.

“Bahkan Pertamina sendiri mengakui, lebih dari 90 persen penyaluran LPG 3 kilogram dipakai masyarakat non-miskin,” ujarnya.

Fenomena serupa, lanjut Rahmat, juga terjadi pada subsidi BBM hingga pupuk. Tanpa mekanisme identifikasi yang akurat, pemerintah kesulitan menentukan siapa penerima yang benar-benar berhak.

Sistem Lama Gagal Tangkap Dinamika Kemiskinan

Rahmat menegaskan, permasalahan utama bukan semata niat buruk, melainkan kelemahan sistem. Kemiskinan bersifat dinamis: ada keluarga yang bulan ini miskin karena kehilangan pekerjaan, namun bulan berikutnya bisa pulih karena mendapat penghasilan.

“Sistem sekarang tidak mampu menangkap dinamika ini,” jelasnya.

Untuk itu, uji coba di Banyuwangi diarahkan membangun mekanisme pendaftaran mandiri. Warga yang merasa membutuhkan dapat mendaftar, lalu datanya diverifikasi melalui basis data kependudukan dan informasi sosial-ekonomi.

Reformasi Digital Jadi Jalan Keluar

Rahmat menegaskan, Presiden mendorong pemerintah untuk berani mengakui kelemahan sistem lama dan mencari formula baru.

“Pesannya jelas: lakukan apa yang perlu untuk memperbaiki keadaan. Kalau cara lama salah sasaran, kita harus cari formula baru yang lebih tepat,” ujarnya.

Jika uji coba ini berhasil, model digitalisasi penargetan bansos tidak hanya digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi juga diperluas ke subsidi energi, pangan, hingga program perlindungan sosial lainnya.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama poin penghapusan kemiskinan absolut serta pemantapan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

“Kalau berhasil, kita bisa punya daftar nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima yang jelas. Itu bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal keadilan sosial,” pungkas Rahmat. /infopublik.id