Lestari Moerdijat Soroti Darurat Literasi: Desak Pemerintah Hapus Pajak Buku

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, mengeluarkan peringatan keras terkait rendahnya kualitas literasi generasi muda Indonesia. Meski mayoritas anak usia sekolah sudah bisa membaca, tingkat pemahaman terhadap isi bacaan ternyata masih sangat memprihatinkan.

Politisi yang akrab disapa Rerie ini menegaskan bahwa peningkatan literasi bukan sekadar tugas guru di sekolah, melainkan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan orang tua dan lingkungan sekitar.

Fakta Pahit: Bisa Baca, Tapi Tidak Paham

Mengutip data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rerie mengungkapkan ironi besar dalam dunia pendidikan kita. Tercatat, 75% anak usia 15 tahun di Indonesia sudah bisa membaca, namun mereka tidak memahami substansi dari apa yang mereka baca.

“Hanya sekitar separuh siswa yang memiliki kemampuan literasi yang baik. Ini bukan soal bisa baca atau tidak, tapi soal paham atau tidak. Ini darurat pemahaman bacaan,” tegas Rerie dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/4/2026).

Dua Solusi Konkret: Kontrol Gawai dan Hapus Pajak Buku

Legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini mendorong dua langkah taktis yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah dan masyarakat:

1. Pendampingan Gawai yang Aktif: Orang tua diminta tidak sekadar memberikan gadget tanpa kontrol atau hanya melarangnya. Pendampingan saat anak menggunakan gawai sangat krusial untuk mengarahkan mereka pada konten yang edukatif.
2. Penghapusan Pajak Buku dan Kertas: Rerie mendesak pemerintah segera menghapus pajak buku dan kertas. Langkah ini dinilai vital agar harga buku menjadi lebih terjangkau, sehingga akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas semakin luas.

Literasi Sebagai Benteng Kedaulatan Bangsa

Menurut srikandi Partai NasDem ini, kemampuan berpikir kritis yang lahir dari literasi yang kuat adalah kunci daya saing bangsa di masa depan. Jika anak-anak tidak dibekali kemampuan menyaring informasi sejak dini, maka kedaulatan bangsa di era digital akan terancam.

“Kedaulatan bangsa di masa depan sangat tergantung pada kemampuan anak-anak kita dalam memahami dan menyaring informasi,” pungkasnya.