Lewat Dukungan Swiss, Balikpapan Didorong Perkuat Layanan dan Tata Kelola Anggaran Sanitasi-Sampah Pesisir

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan tengah menjajaki kerja sama dengan lembaga Swiss untuk memperkuat layanan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di kawasan pesisir. Inisiatif ini muncul di tengah keterbatasan anggaran daerah dan kebutuhan warga yang terus meningkat.

Kerja sama tersebut terkait dengan program PRIMA (Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) yang difasilitasi oleh State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss. Program ini fokus pada audit sosial, analisis anggaran, dan rencana aksi komunitas di wilayah pesisir, terutama di Kelurahan Manggar Baru.

Forum multipihak yang digelar Koalisi PRIMA menjadi wadah menyampaikan temuan dan suara warga kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.

Koalisi PRIMA di Balikpapan terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Pokja 30, Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA, Kota Kita, dan International Budget Partnership (IBP).

Temuan Forum Multipihak

Dalam forum yang dipandu Ahmad Rifai, Direktur Eksekutif Kota Kita, berbagai temuan dan rekomendasi dibahas. Murni, Kepala Bappeda Kota Balikpapan, memaparkan arah kebijakan Pemkot di sektor WASH, termasuk program “Sanitasi Aman, Balikpapan Nyaman” yang menekankan pengelolaan limbah domestik dan persampahan.

Sementara itu, Sulaiman dari Pokja 30 menyoroti hasil analisis anggaran sektor WASH, yang menunjukkan perlunya penguatan penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Ia juga menyampaikan sembilan rekomendasi bagi Pemkot, termasuk penguatan tata kelola berbasis kinerja dan kolaborasi dengan masyarakat serta lembaga non-pemerintah untuk pengawasan.

Mutmainnah dari KPPI Balikpapan memaparkan hasil audit sosial dan rencana aksi komunitas di Manggar Baru. Ia mengusulkan empat program pengelolaan sampah: pengadaan kendaraan angkut sampah roda tiga, mesin pencacah plastik menjadi biji daur ulang, tempat sampah terpilah di tiap RT, dan tambahan TPS untuk Zona PPI.

Peran Swiss dan Pentingnya Kolaborasi

Menurut Yuna Farhan, Country Director IBP Indonesia, forum multipihak menjadi ruang dialog kebijakan untuk menyelaraskan arah penganggaran WASH dan memastikan kebutuhan masyarakat pesisir terpenuhi.

“Forum multipihak ini dirancang sebagai ruang dialog kebijakan untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi serta menyelaraskan pemahaman mengenai arah kebijakan dan strategi penganggaran sektor air dan sanitasi di Kota Balikpapan, sehingga kebutuhan masyarakat pesisir dapat terjawab secara berkelanjutan.”

Franziska Spörri dari SECO menekankan pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola anggaran publik. Akuntabilitas dalam tata kelola anggaran publik adalah upaya bersama. Oleh karena itu, forum multipihak seperti hari ini penting dilaksanakan untuk menciptakan ruang aman dimana berbagai pemangku kepentingan dapat bertukar pendapat.”

Dukungan Swiss diharapkan memperkuat kapasitas teknis, memberi advis anggaran, dan mendukung program yang berdampak langsung pada warga pesisir.

Respons Pemkot

Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menanggapi forum dan potensi kerja sama ini secara positif. “Kami menyambut baik masukan dari masyarakat dan lembaga terkait. Forum seperti ini membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi warga pesisir.”

Bagus menekankan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci agar pemerintah tetap mampu memenuhi kebutuhan publik tanpa menambah beban warga. Ia berharap kerja sama dengan Swiss tidak hanya berupa diskusi, tetapi juga berujung pada langkah konkret, mulai dari kajian teknis, program pemberdayaan, hingga investasi berorientasi peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Lewat dukungan ini, Pemkot menargetkan layanan air, sanitasi, dan pengelolaan sampah di pesisir bisa lebih inklusif, berkelanjutan, dan akuntabel.***