Lonjakan Korban Keracunan Capai Ribuan Anak, Pemerintah Didesak Hentikan Program MBG Sementara

JAKARTA, inibalikpapan.com – Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat tajam sepanjang September 2025. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat hingga 27 September 2025, jumlah korban telah mencapai 8.649 anak, naik 3.289 anak hanya dalam dua pekan terakhir.

Lonjakan terbesar terjadi pada periode 22–27 September dengan penambahan 2.197 kasus baru. JPPI menyebut tren ini sebagai indikasi kegagalan program yang seharusnya meningkatkan gizi pelajar.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut kondisi ini sebagai tragedi yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program. “Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/9/2025), melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Ubaid mengkritik langkah pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi yang terindikasi bermasalah. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya bersifat tambal sulam dan tidak menyelesaikan akar persoalan.

Ia membeberkan sejumlah temuan di lapangan seperti praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Karena itu, JPPI menuntut pemerintah menghentikan sementara seluruh dapur MBG di Indonesia agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan total.

Selain penghentian sementara, JPPI juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi pada Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menempatkan tenaga profesional di posisi kunci. Ubaid menekankan pentingnya membangun mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik yang transparan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan tidak kembali menimbulkan tragedi.

Apa Kata Pemerintah?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung untuk memperbaiki tata kelola program MBG secara menyeluruh.

Pemerintah memutuskan menutup sementara SPPG yang terindikasi bermasalah untuk mereka evaluasi dan investigasi. Selain itu, pemerintah memperketat standar kelayakan dengan mewajibkan setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli.

Program MBG sendiri merupakan program pemerintah yang tertuju untuk meningkatkan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia. Namun, sejak awal September, program ini menuai kritik setelah kasus keracunan massal muncul di berbagai daerah.***