Mahasiswa Gelar Aksi di Momen HUT ke-129 Balikpapan, Bawa Seabrek Masalah ke Balai Kota

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com— Peringatan Hari Ulang Tahun ke-129 Kota Balikpapan diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan, Senin (9/2). Aksi yang berlangsung di balai kota tersebut diwarnai orasi dari massa aksi hingga aksi pembakaran ban untuk menyuarakan berbagai tuntutan nasional dan daerah.

Koordinator lapangan aksi, Jusliadin, dari Universitas Balikpapan, mengatakan mahasiswa sengaja mengangkat isu nasional. Sebab, memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi di daerah. Salah satu yang mereka sorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka sebut berdampak pada pengurangan anggaran pendidikan.

“Kami terpukul dengan kabar meninggalnya seorang anak di Nusa Tenggara Timur karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Dari kajian dan literasi yang kami baca, program MBG ini memangkas dana pendidikan. Bahkan, sejumlah pihak telah mengajukan judicial review,” ujar Jusliadin.

Dalam orasi yang mereka sampaikan secara bergantian, massa aksi menilai persoalan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah serius. Termasuk kekurangan tenaga pengajar dan minimnya perhatian terhadap kebutuhan sekolah. Mahasiswa menyampaikan tuntutan agar pelaksanaan program MBG di Balikpapan dihentikan sementara untuk dikaji ulang.

Isu Lokal juga Disuarakan

Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti persoalan daerah yang belum terselesaikan, terutama masalah banjir. Dalam orasinya, massa mendesak Pemerintah Kota Balikpapan melakukan audit menyeluruh terhadap kapasitas drainase dan kolam retensi di seluruh wilayah kota.

“Kami meminta evaluasi total, mulai Balikpapan Kota, Utara, Barat, hingga kawasan lainnya. Jangan sampai banjir terus berulang tanpa solusi nyata,” kata Jusliadin.

Mahasiswa juga menuntut evaluasi seluruh izin pembangunan yang dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip zero delta dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mereka mendorong pembangunan kolam retensi tambahan, kewajiban sumur resapan, serta penyediaan ruang terbuka hijau. Utamanya di kawasan rawan banjir seperti Jalan MT Haryono, DAS Ampal, Jalan Beller, dan Beje-Beje.

Isu keselamatan lalu lintas turut disuarakan dalam aksi tersebut, khususnya terkait tingginya angka kecelakaan di Simpang Rapak. Mahasiswa menilai pembatasan jam operasional angkutan berat melalui surat edaran belum memiliki kekuatan hukum yang tegas dan mendesak pemerintah kota segera menghadirkan payung hukum berupa peraturan daerah.

Dalam aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan tersebut, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan evaluasi kinerja sejumlah kepala dinas, termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup, serta perbaikan jalan-jalan rusak di berbagai wilayah Balikpapan.***