Marciano Norman Temui Pengurus KONI Kaltim dan Kabupaten/Kota soal Permenpora 14/2024

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman melakukan kunjungan khusus ke Kaltim guna menyerap aspirasi dari pengurus KONI provinsi dan kabupaten/kota terkait polemik Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024.

Regulasi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan pembinaan olahraga prestasi di daerah, khususnya menyangkut skema pendanaan hibah dari pemerintah daerah yang selama ini menjadi tulang punggung operasional KONI daerah.

“Saya ke sini untuk mendengarkan keluhan mereka. Ini harus ditanggapi serius agar pembinaan atlet di akar rumput tetap berjalan,” kata Marciano dalam keterangan pers, Selasa (1/7/2025).

Aspirasi Kaltim: Hibah Terancam, Pembinaan Terganggu

Pertemuan yang berlangsung di Kantor KONI Kaltim itu dihadiri perwakilan KONI dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, dan Paser.

Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras menyampaikan keresahan pengurus daerah atas implementasi Permenpora 14/2024. Regulasi itu dinilai membuat daerah gamang dalam mengakses dana hibah.

“Kami harap-harap cemas. Regulasi ini seolah menghapus mekanisme yang selama ini menopang pembinaan atlet. Mudah-mudahan bisa dicabut,” ujar Rusdiansyah.

Senada, pengurus KONI Kutai Timur Rudy Hartono menyoroti minimnya dukungan sektor swasta akibat kebijakan pusat dari perusahaan besar seperti tambang dan sawit. “Kami sangat bergantung pada hibah. Kalau itu hilang, pembinaan bisa lumpuh,” katanya.

Marciano Tegaskan Hibah Masih Bisa Diberikan, Asal Ada Komitmen Kepala Daerah

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Marciano menegaskan bahwa Permenpora 14/2024 tidak secara otomatis membatalkan pemberian hibah kepada KONI, karena urusan keuangan daerah tetap berada di bawah kewenangan kepala daerah.

“Selama kepala daerah berkomitmen, hibah KONI tetap sah dan bisa diberikan. Permenpora tidak membatalkannya,” tegas Marciano.

KONI Pusat, kata dia, telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri untuk memastikan bahwa pembinaan olahraga daerah tidak boleh terganggu oleh tafsir sempit regulasi pusat.

Marciano mendorong seluruh KONI kabupaten/kota untuk menguatkan komunikasi dengan kepala daerah dan DPRD, agar keberlangsungan program pembinaan atlet tetap terjaga. Ia juga meminta pengurus menyesuaikan strategi dengan arah kebijakan anggaran di daerah masing-masing.

“Semua pengurus KONI harus aktif berdiplomasi dengan DPRD. Jangan menunggu, tapi dorong pemahaman bersama soal pentingnya olahraga prestasi,” jelasnya.

Untuk merespons kegelisahan di daerah, KONI Pusat telah membentuk Tim Kajian Khusus yang diketuai oleh Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, Staf Ahli Bidang Organisasi KONI Pusat. Tim ini bertugas mengevaluasi substansi Permenpora 14/2024 secara menyeluruh.

Selain itu, Marciano juga telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga guna meminta revisi atau pencabutan regulasi yang dinilai menimbulkan keresahan luas di kalangan KONI daerah.

“Kegaduhan ini muncul karena semua sedang memikirkan masa depan atlet. Maka saya sampaikan langsung keberatan itu ke Menpora,” pungkasnya.

Menjaga Akar Pembinaan: Daerah sebagai Fondasi Olahraga Nasional

Dalam pernyataan penutup, Marciano menegaskan bahwa tidak ada satu pun atlet nasional yang tidak berasal dari daerah. Oleh karena itu, regulasi nasional harus berpihak dan memberi ruang bagi tumbuhnya ekosistem olahraga prestasi dari level paling bawah.

“Semua atlet nasional berasal dari daerah. Kalau pembinaan di daerah mati, maka masa depan olahraga Indonesia juga akan terancam,” tutupnya.

Pertemuan di Samarinda ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan realitas di daerah, demi keberlanjutan olahraga prestasi Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan berpihak pada akar rumput. / info publik