Megawati Larang Kepala Daerah Dari PDIP Ikuti Retret di Akmil Magelang, Ini Alasannya
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas yang melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025.
Larangan ini muncul setelah penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025.
Instruksi Megawati: Kepala Daerah PDIP Diminta Putar Balik
Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada hari yang sama dengan penahanan Hasto. Dalam surat itu, Megawati menegaskan bahwa sebagai Ketua Umum, ia memiliki wewenang penuh dalam menentukan kebijakan partai.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda perjalanan ke Magelang. Jika sudah dalam perjalanan, segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut,” tulis Megawati dalam surat tersebut.
Alasan Pelarangan Retret di Akmil Magelang
Keputusan ini diambil setelah mencermati dinamika politik nasional yang berkembang, terutama pasca-penahanan Hasto. Megawati juga menginstruksikan agar seluruh kepala daerah PDIP tetap aktif berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti perkembangan politik terbaru.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” lanjutnya.
BACA JUGA :
Retret Akmil Magelang: Apa Tujuannya?
Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret kepemimpinan di Akmil Magelang. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyebutkan bahwa program ini bertujuan untuk membekali kepala daerah dengan pemahaman mendalam terkait tugas dan fungsi mereka.
Tiga materi utama yang akan disampaikan dalam retret ini meliputi, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Daerah, Arahan Strategis Terkait Astacita dari Para Menteri dan Pembekalan Kepemimpinan dari Lemhannas
Selain itu, Menteri Keuangan juga dijadwalkan memberikan materi khusus mengenai efisiensi anggaran bagi kepala daerah.
Dampak Instruksi Megawati Terhadap Kepala Daerah PDIP
Keputusan Megawati ini berpotensi memengaruhi ratusan kepala daerah yang telah bersiap mengikuti pembekalan di Akmil. Situasi ini semakin menarik untuk dicermati, terutama dalam konteks dinamika politik nasional menjelang tahun politik 2025. /suara.com
BACA JUGA

