Mendagri Ingatkan Kepala Daerah: Tunda Seremonial, Hentikan Flexing, Perkuat Program Pro Rakyat

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan agar kepala daerah di seluruh Indonesia menunda kegiatan seremonial yang dinilai berlebihan, serta menghindari gaya hidup mewah atau pamer kekayaan (flexing), baik secara pribadi maupun keluarga.

Arahan ini disampaikan Mendagri dalam rapat koordinasi nasional bersama kepala daerah se-Indonesia melalui Zoom Meeting, Selasa (2/9/2025). Langkah tersebut diambil untuk merespons dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang saat ini menjadi perhatian bersama.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang mengikuti rapat tersebut menyebutkan, ada delapan poin utama yang disampaikan Mendagri. Salah satunya, kepala daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah masing-masing.

“Pemerintah daerah juga diarahkan untuk lebih dekat dengan masyarakat, duduk bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pihak berpengaruh lainnya agar situasi tetap terkendali,” ujar Bagus.

Mendagri juga mendorong dilakukannya doa bersama atau istigasah lintas unsur, yang dinilai penting untuk memperkuat persatuan serta memberikan ketenangan batin bagi masyarakat di tengah situasi yang berkembang.

Selain itu, fokus pemerintah daerah diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan warga, seperti menggelar gerakan pasar murah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat sekaligus meningkatkan rasa percaya pada pemerintah.

“Beliau menegaskan semua kegiatan seremonial yang berlebihan ditunda, termasuk acara yang disertai hiburan atau pesta. Pejabat dan keluarganya juga dilarang memamerkan kemewahan. Kalau ada hajatan pribadi, seperti pernikahan atau ulang tahun, diminta digelar secara sederhana,” terang Bagus.

Tak hanya itu, Mendagri juga melarang keberangkatan kepala daerah ke luar negeri dalam waktu dekat. Khusus bagi mereka yang berada di wilayah rawan, Mendagri meminta agar tetap berada di daerah untuk bersama-sama Forkopimda mengendalikan situasi.

Menurut Bagus, arahan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang selama ini berupaya menjaga kedekatan dengan masyarakat, serta memastikan program pro rakyat berjalan optimal.

“Intinya, fokus kita sekarang adalah memastikan program-program pro rakyat berjalan, menjaga stabilitas daerah, dan tetap berada bersama masyarakat,” pungkasnya.***