Mendagri Ingatkan Pejabat Publik untuk Tampil Sederhana, Setop Flexing di Tengah Gejolak Politik

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya sikap low profile bagi pejabat publik di tengah gejolak politik dan tekanan ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat.

Ia mengingatkan gaya hidup berlebihan justru bisa memicu keresahan baru dan memperlebar jarak antara pemerintah dengan rakyat.

“Stop kegiatan seremonial yang berlebihan. Jangan pesta musik, jangan flexing. Pejabat pun harus menyesuaikan cara berpakaian. Saat rakyat susah, pemerintah harus tampil sederhana,” ujar Tito dalam rapat koordinasi virtual bersama seluruh gubernur, Selasa (2/9/2025).

Low Profile sebagai Strategi Politik

Menurut Tito, kesederhanaan pejabat bukan sekadar simbol, melainkan strategi komunikasi politik yang efektif. “Ketika pejabat tampil merakyat, publik akan merasa didengar dan dihargai. Sebaliknya, jika pamer kemewahan, rasa ketidakadilan bisa makin menguat dan memicu gejolak sosial,” tegasnya.

Arahan ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah hadir tidak hanya lewat kebijakan, tetapi juga lewat keteladanan moral dan sikap empati.

Deteksi Dini dan Sikap Tegas

Tito mengungkapkan Presiden lebih dulu menggelar rapat kabinet dan berdialog dengan tokoh agama, ormas, hingga partai politik.

Arahan utama Presiden adalah memperkuat deteksi dini, meningkatkan koordinasi pusat-daerah, serta tegas membedakan antara aksi damai dengan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan.

Karena itu, Mendagri meminta kepala daerah segera menggelar rapat Forkopimda, merangkul tokoh masyarakat dan pemuda, hingga menggalakkan doa lintas agama untuk meredakan situasi.

Jaga Program Pro-Rakyat

Di tengah kondisi sensitif, Tito menekankan agar program pro-rakyat tetap dijalankan, mulai dari penyaluran bansos, Gerakan Pangan Murah, hingga operasi stabilisasi harga oleh Bulog. Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang cepat bergerak, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara dan Paser di Kalimantan Timur.

Kebebasan Berpendapat Tetap Dijamin

Meski fokus menjaga stabilitas, Tito memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin undang-undang. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah wajib memastikan aksi tidak bergeser menjadi kekerasan.

Untuk memperkuat keamanan lingkungan, ia bahkan mendorong masyarakat mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW.

Rapat tersebut juga diikuti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Staf Presiden Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta dari Kalimantan Timur hadir Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. / Pemprov Kaltim