Mendagri Tito Tegaskan: Daerah Harus Proaktif Dukung Program Rumah Rakyat

MEDAN, Inibalikpapan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menekankan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk berpihak kepada rakyat kecil melalui insentif dan kemudahan perizinan.

“Presiden Prabowo sangat memegang paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi semua kebijakan yang mendukung rakyat kecil, termasuk perumahan, menjadi prioritas utama,” ujar Tito, dikutip inibalikpapan.

Menurut Tito, Program Tiga Juta Rumah per Tahun yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bukan sekadar proyek fisik, melainkan strategi nasional untuk membangun ekosistem ekonomi baru. Program ini diyakini dapat menggerakkan industri bahan bangunan, jasa keuangan, dan tenaga kerja lokal.

“Program ini tidak hanya menyediakan rumah layak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasok yang melibatkan banyak sektor,” jelasnya.

Tito menegaskan, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk lamban. Ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang guna memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pembangunan rumah bagi MBR.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

“Dengan kewenangan saya sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, SKB ini menjadi dasar bagi daerah untuk memberikan insentif nyata kepada masyarakat,” tegas Tito.

Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah untuk membangun atau merenovasi rumah. Kombinasi pembebasan biaya dan dukungan pembiayaan diyakini mampu menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan papan bagi MBR.

Tito memproyeksikan, jika target tiga juta rumah per tahun tercapai, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai dua persen.
“Itu artinya ekonomi akan bangkit, rakyat makin sejahtera, dan lapangan kerja akan terbuka luas,” ujarnya optimistis.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi daerah-daerah yang responsif terhadap kebijakan perumahan rakyat.

Tito juga menekankan pentingnya percepatan layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerah guna mempermudah proses izin perumahan dan meningkatkan transparansi birokrasi.