Menkes Sindir Orang Kaya yang Masih Terima BPJS Gratis: Masa Enggak Bisa Bayar Rp 42 Ribu?

JAKARTA, inibalikpapan.com— Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya ketidaktepatan data dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejumlah peserta dari kelompok ekonomi atas atau desil tertinggi tercatat masih menerima iuran BPJS Kesehatan gratis dari negara.

Temuan tersebut Menkes sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Dalam paparannya, Budi menunjukkan data hasil pembersihan (clean up) kepesertaan PBI.

“Melihat bahwa ada data-data PBI yang masih kurang tepat, yang sebenarnya masuk di desil 10, 9 dan itu saya bisa, kalau boleh ditampilkan presentasi saya halaman, halaman 8 ya, halaman 8 coba Bapak Ibu. Eh next slide saja, eh halaman 8 coba. Nah,” ujar Menkes, dikutip dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 1.824 peserta dari kelompok ekonomi paling atas (desil 10) yang masih terdaftar sebagai penerima PBI.

“Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, Bapak Ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada,” ungkapnya.

“Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI. Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk. Karena PBI itu kan ada kuotanya sekitar 96,8 juta,” Menkes menambahkan.

Berdampak ke Warga Miskin

Menurut Budi, kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat miskin yang seharusnya berhak namun tidak terakomodasi karena keterbatasan kuota.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan rekonsiliasi besar-besaran terhadap 11 juta data peserta PBI dalam tiga bulan ke depan. Proses ini melibatkan BPJS Kesehatan, BPS, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah.

“Itu sebabnya kenapa dalam 3 bulan ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS (Biro Pusat Statistik), Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta, dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana (PBI). Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI,” jelasnya.

Meski demikian, Menkes memastikan pelayanan bagi pasien kritis dan penderita penyakit katastropik tetap berjalan selama masa transisi.

“Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat mampu untuk secara sadar beralih menjadi peserta mandiri.

“Tapi dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, ‘Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS kan Rp42.000,” kata dia.

“Masa enggak bisa bayar Rp42.000 orang desil 10?’ Supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu. Nah, ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan ini adalah salah satu keputusan dari rapat kemarin,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat bahwa seluruh layanan kesehatan bagi peserta PBI yang sempat nonaktif tetap dijamin selama tiga bulan ke depan. Ini guna memastikan tidak ada pasien miskin yang terhenti pengobatannya akibat persoalan administrasi.***