Menko Kumham Imipas Yusril: Pemberantasan Tambang Ilegal Bentuk Komitmen Presiden Prabowo Atasi Kejahatan Ekonomi

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan kekayaan negara dan menindak tegas kejahatan ekonomi.

“Ini sudah dibahas beberapa kali sebelumnya, yaitu keinginan Presiden untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujar Yusril dalam keterangan resminya, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, tantangan besar Indonesia saat ini bukan hanya narkoba atau judi daring, melainkan juga kejahatan ekonomi yang merugikan negara, seperti penyalahgunaan lahan, kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.

Pemerintah, lanjut Yusril, telah menempuh langkah konkret mulai dari pencabutan izin, pembatalan hak guna usaha (HGU) yang terlantar, hingga penertiban aktivitas di sektor kehutanan dan tambang.

Khusus pertambangan, Yusril menegaskan setiap kegiatan tanpa izin resmi, menggunakan izin palsu, atau melewati masa berlaku akan ditindak tegas.

“Tambang ilegal itu sama sekali tidak membawa manfaat bagi rakyat, justru kekayaan negara dijarah, diekspor ke luar negeri, dan hasilnya tidak kembali untuk kepentingan bangsa,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI menegaskan tekad menertibkan 1.063 titik tambang ilegal yang saat ini terdeteksi di seluruh Indonesia. Langkah ini diyakini dapat menyelamatkan potensi kekayaan negara senilai Rp300 triliun.

“Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan,” tegas Prabowo. / Info Publik