Menko PMK: Penanganan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar Tunjukkan Progres Signifikan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan progres yang signifikan.

Lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak kini telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam Konferensi Pers Tanggap Bencana Sumatra yang digelar di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurut Pratikno, penyampaian perkembangan penanganan pascabencana dilakukan secara rutin sebagai bentuk akuntabilitas publik dan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat terdampak.

“Hari ini kami kembali menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penanganan pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh unsur pemerintah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pascabencana,” ujar Pratikno.

Apresiasi Solidaritas Masyarakat dan Relawan

Pratikno menegaskan, kerja pemerintah tidak berdiri sendiri. Penanganan bencana diperkuat oleh dukungan luas masyarakat, termasuk relawan, aparatur negara, dan sektor swasta yang bekerja tanpa kenal lelah di lapangan.

“Kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, relawan, TNI-Polri, ASN pusat dan daerah, serta pekerja swasta. Gerakan kemanusiaan masyarakat dan relawan adalah kunci penting untuk memulihkan Sumatra,” tegasnya.

Status Terkini Penanganan di Daerah

Menko PMK memaparkan, hingga saat ini status penanganan bencana di tiga provinsi terdampak adalah sebagai berikut:

• Provinsi Aceh:
  • 7 kabupaten/kota masuk fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi
  • 11 kabupaten/kota masih berstatus tanggap darurat
• Provinsi Sumatra Utara:
  • 8 kabupaten/kota fase transisi
  • 8 kabupaten/kota masih tanggap darurat
• Provinsi Sumatra Barat:
  • 10 kabupaten/kota fase transisi
  • 3 kabupaten/kota masih tanggap darurat

Perpanjangan status tanggap darurat di sejumlah wilayah dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah sebelum memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Pemulihan Layanan Dasar Terus Dipercepat

Dalam pemulihan layanan dasar, pemerintah mempercepat distribusi dan pengoperasian genset, mobil penjernih air, truk tangki air, sumur siap pakai, toilet darurat, serta berbagai peralatan pendukung lainnya.

Untuk sektor telekomunikasi, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten/kota. Sementara di wilayah yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah telah menambahkan 280 unit Starlink dan terus melakukan percepatan pemulihan jaringan.

Kesehatan, Pendidikan, dan Hunian Sementara

Di sektor kesehatan, pengiriman relawan medis ke daerah-daerah terisolir terus dilakukan, dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Seluruh RSUD di wilayah terdampak telah beroperasi kembali. Dari 867 puskesmas terdampak, saat ini tersisa delapan puskesmas yang masih dalam tahap pemulihan.

Pada sektor pendidikan, tercatat sekitar 3.700 sekolah terdampak bencana. Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada 5 Januari 2026. Sebanyak 587 sekolah masih dalam proses pembersihan dan ditargetkan selesai sebelum tanggal tersebut, sementara 54 sekolah akan melaksanakan pembelajaran di tenda.

Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) terus berjalan. Hingga 28 Desember 2025, sebanyak 1.050 unit huntara telah mulai dibangun dan sebagian telah selesai, terdiri dari 450 unit oleh BNPB dan pemerintah daerah serta 600 unit melalui dukungan Danantara.

Pemulihan Ekonomi Rakyat

Di sektor ekonomi, pemerintah mendorong pemulihan aktivitas masyarakat dengan mengoperasikan kembali pasar tradisional:

• Aceh: 18 dari 112 pasar terdampak telah beroperasi
• Sumatra Utara: 46 dari 47 pasar terdampak telah beroperasi
• Sumatra Barat: 2 dari 3 pasar terdampak telah beroperasi

Pemerintah berkomitmen terus mempercepat pemulihan ekonomi rakyat melalui penataan infrastruktur dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, KSAD Maruli Simanjuntak, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. / Kemenko PMK