Menteri PPPA Launching Program Ruang Bersama Indonesia di Balikpapan, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi melaunching program Ruang Bersama Indonesia di Kota Balikpapan. (Foto: Samsul/Inibalikpapan.com)

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com  – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi launching program Ruang Bersama Indonesia di Kota Balikpapan. Tepatnya di Taman Bekapai pada Jumat (29/8/2025).

Turut hadir dalam peresmian tersebut Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo,  Bunda Forum Anak yang juga Ketua TP PKK Kota Balikpapan Hj Nurlena Rahmad Mas’ud. Serta Kepala DP3AKB Kota Balikpapan Heria Prisni dan sejumlah undangan lainnya.

Program ini menjadi tindak lanjut sekaligus pengembangan dari inisiatif sebelumnya, yakni Desa/Kelurahan Ramah Anak dan Perempuan yang telah dijalankan oleh Menteri PPPA periode lalu, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Peluncuran program tersebut disambut hangat oleh jajaran Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkot Balikpapan atas komitmen, dukungan. Serta kontribusinya dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak.

“Komitmen dan kolaborasi yang ditunjukkan Pemkot Balikpapan merupakan wujud nyata semangat bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” ujarnya dalam sambutan.

Perempuan dan Anak, Pilar Utama Indonesia Emas 2045

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai hampir 49 persen, sedangkan anak-anak sekitar 38 persen. Jika digabungkan, perempuan dan anak mencakup hampir tiga perempat dari total populasi nasional.

“Angka ini menunjukkan bahwa peran perempuan dan anak sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kita tidak bisa mengabaikan mereka, karena merekalah masa depan bangsa ini,” tegas Menteri PPPA.

Ia menekankan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah, melainkan harus berbasis kolaborasi yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat di tingkat akar rumput.

Dari Retret Magelang ke Ruang Bersama Indonesia

Dalam pidatonya, Menteri PPPA juga membagikan pengalaman penting saat para menteri baru mengikuti retret di Akademi Militer Magelang usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, retret tersebut bertujuan untuk membangun kebersamaan dan kekompakan di antara para menteri yang berasal dari latar belakang berbeda, mulai dari politisi, pengusaha, akademisi, hingga aktivis.

“Pesan penting dari Presiden saat itu adalah tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa sukses sendiri. Semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja bersama untuk menyelesaikan persoalan bangsa,” jelasnya.

Dari pesan itulah, Kementerian PPPA kemudian memutuskan untuk melanjutkan program Desa/Kelurahan Ramah Anak dan Perempuan dengan nama baru, yakni Ruang Bersama Indonesia.

Awalnya, program ini sempat dinamai Ruang Bersama Merah Putih. Namun, setelah mendapat masukan dari Presiden, namanya diubah. “Saya menjawab karena kabinet ini disebut Kabinet Merah Putih. Tapi Presiden menyampaikan bahwa kabinet ke depan tidak selalu bernama Kabinet Merah Putih, sehingga namanya diganti menjadi Ruang Bersama Indonesia,” ungkapnya.

Filosofi Lidi yang Diikat Jadi Sapu

Menteri PPPA menggambarkan konsep Ruang Bersama Indonesia dengan perumpamaan lidi. Selama ini, kata dia, petugas dari berbagai kementerian dan lembaga di desa bekerja sendiri-sendiri. Misalnya, Kemenkes dengan program kesehatan, Kemensos dengan program sosial, dan BKKBN dengan program keluarga.

“Di Ruang Bersama Indonesia, semua kita satukan. Seperti lidi yang diikat menjadi sapu, agar bisa menyapu bersama-sama mencari solusi atas persoalan masyarakat,” jelasnya.

Melalui gerakan kolaboratif ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, menjadi lebih terintegrasi dan efektif.

Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Masih Mengkhawatirkan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), jumlah kasus sejak Januari hingga 14 Juni 2025 tercatat sebanyak 11.385 kasus.

Hanya dalam kurun waktu dua bulan, per 24 Agustus 2025, jumlah itu melonjak drastis menjadi 19.535 kasus, atau bertambah lebih dari 8 ribu kasus dalam waktu singkat.
“Angka ini sangat memprihatinkan. Kita tidak boleh menutup mata, karena setiap angka mewakili korban yang nyata, yang hidupnya mungkin berubah selamanya akibat kekerasan,” tegasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani kasus-kasus kekerasan. Ruang Bersama Indonesia diharapkan mampu mempercepat koordinasi, mempermudah akses layanan, serta memberikan perlindungan lebih menyeluruh kepada perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Balikpapan Jadi Contoh Komitmen Daerah

Kota Balikpapan menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan program ramah perempuan dan anak. Sejumlah kelurahan di Balikpapan sebelumnya telah mengimplementasikan program Desa/Kelurahan Ramah Anak dan Perempuan.

“Balikpapan bisa menjadi contoh bagaimana daerah mendukung penuh program nasional. Dari desa ramah anak, kini kita kembangkan menjadi ruang bersama yang lebih luas, dengan semangat gotong royong untuk kepentingan masyarakat,” ujar Menteri PPPA.

Ia berharap, peluncuran Ruang Bersama Indonesia dari Balikpapan dapat menjadi momentum bagi seluruh daerah di Indonesia untuk segera mereplikasi program ini, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin kuat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Harapan untuk Masa Depan

Di akhir sambutannya, Menteri PPPA menegaskan bahwa Ruang Bersama Indonesia bukan sekadar program administratif. Melainkan gerakan nasional berbasis gotong royong.


“Ruang Bersama Indonesia hadir agar kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling menopang, saling melindungi, dan saling menguatkan. Untuk masa depan generasi penerus bangsa, perempuan dan anak harus ditempatkan di pusat pembangunan,” pungkasnya.

Dengan diluncurkannya program ini, pemerintah berharap penanganan isu-isu perempuan dan anak dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan. Serta menjadikan Indonesia semakin siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045.***

Editor : Ramadani

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses