Menuju SDM Unggul, Balikpapan Jalankan Program Wajib Belajar 13 Tahun

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. 

Salah satu langkah strategis yang kini tengah digencarkan adalah penerapan program Wajib Belajar 13 Tahun. Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dan memastikan seluruh anak di Kota Balikpapan mendapatkan kesempatan belajar yang tuntas, bermutu, dan berkelanjutan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan, bahwa pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menciptakan generasi unggul  perlu dukungan semua pihak. Mulai dari keluarga, masyarakat, hingga dunia usaha.

“Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua  orang tua, masyarakat, dan negara. Kita harus memastikan anak-anak kita tidak hanya bersekolah. Tapi benar-benar belajar, berkembang, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tegas Rahmad Mas’ud, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, penerapan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan bentuk adaptasi dari kebijakan nasional yang sebelumnya hanya mencakup 12 tahun pendidikan dasar dan menengah. 

Penambahan satu tahun ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan peserta didik di bidang vokasi atau prakejuruan, sekaligus menyiapkan generasi muda agar memiliki keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.

“Kita tidak ingin anak-anak berhenti di tengah jalan karena alasan biaya atau keterbatasan akses. Balikpapan harus menjadi kota yang memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah,” tambahnya.

Dorongan dari Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan Irvan Taufik, menambahkan, bahwa pihaknya telah menyusun roadmap pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun secara bertahap. 

Saat ini, Pemkot tengah melakukan pendataan anak-anak usia sekolah, terutama di kawasan pinggiran seperti Balikpapan Utara dan Timur, yang masih rentan terhadap risiko putus sekolah.

“Kami ingin semua anak di Balikpapan, tanpa terkecuali, mendapat kesempatan belajar sampai jenjang menengah atas. Bahkan, kami berencana menambah program pendidikan nonformal bagi anak-anak yang tidak sempat menyelesaikan sekolah formal,” jelasnya.

Disdikbud juga memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri melalui program link and match  yaitu menghubungkan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan kebutuhan pasar kerja di kawasan industri Kariangau dan pelabuhan. 

Dengan begitu, lulusan Balikpapan diharapkan tidak hanya berijazah, tetapi juga memiliki keterampilan siap pakai.

Selain memperluas akses, Pemkot juga menaruh perhatian pada peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Menurut Muhaimin, kesejahteraan tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kami terus memperjuangkan agar tunjangan dan fasilitas pendidikan bagi tenaga pengajar dapat terus meningkat, seiring dengan tanggung jawab besar yang mereka emban,” ujarnya.

Kolaborasi untuk Pemerataan Akses

Pemerintah kota juga menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk Forum Komite Sekolah, organisasi keagamaan, dan lembaga CSR perusahaan, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan dan penguatan fasilitas pendidikan. 

Sejumlah perusahaan di sektor energi dan migas, misalnya, telah berkontribusi melalui program bantuan beasiswa dan pembangunan ruang kelas baru di sekolah-sekolah menengah.

Di sisi lain, Pemkot juga terus mengembangkan program beasiswa daerah bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2024 lalu, sedikitnya 1.250 siswa di Balikpapan telah menerima bantuan pendidikan dari berbagai sumber, termasuk APBD dan dana CSR perusahaan. Tahun 2025, targetnya naik menjadi 1.800 siswa penerima manfaat.

Menyiapkan Generasi Masa Depan

Wali Kota Rahmad menegaskan, program Wajib Belajar 13 Tahun tidak hanya soal lama waktu belajar, tetapi juga perubahan paradigma pendidikan yang lebih kontekstual dan berorientasi masa depan. Pemerintah kota, katanya, ingin membentuk karakter anak-anak Balikpapan yang tangguh, inovatif, serta memiliki kecakapan teknologi dan sosial.

“Anak-anak sekarang hidup di era digital. Kita perlu menyiapkan mereka dengan literasi teknologi, etika digital, dan keterampilan abad ke-21. Pendidikan yang baik harus adaptif terhadap perubahan zaman,” tutur Rahmad.

Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan di Balikpapan selaras dengan misi pembangunan daerah yang berfokus pada pembangunan manusia unggul dan berdaya saing tinggi. 

Program Wajib Belajar 13 Tahun, menurutnya, akan menjadi bagian dari warisan pembangunan sumber daya manusia menuju Balikpapan sebagai Kota Layak Anak dan Kota Pendidikan Unggul.

Harapan untuk Masyarakat

Rahmad berharap, masyarakat ikut mendukung keberhasilan program ini dengan memastikan anak-anak mereka tetap berada di jalur pendidikan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai mekanisme bantuan. Mulai dari keringanan biaya sekolah, subsidi perlengkapan belajar. Hingga dukungan psikososial bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar pasca pandemi.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Balikpapan yang tertinggal. Pendidikan adalah hak dasar yang harus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.***