Meski TKD 2026 Dipangkas 73 Persen, Pembangunan Jalan ke Mahulu Tetap Jalan Terus
SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan pembangunan akses jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tetap dilanjutkan, meski Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2026 dipangkas hingga 73,15 persen. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, yang menegaskan bahwa proyek strategis tersebut tak tersentuh pemangkasan.
“Ke Kabupaten Mahulu masih ada, masih ada anggarannya. Tahun depan Rp100 miliar,” ujarnya di Kantor Dinas PUPR-PERA Kaltim, Samarinda, Rabu (13/12/2025).
Seno memastikan alokasi pembangunan jalan ke perbatasan tidak mengalami pengurangan. Selain mengandalkan APBD Kaltim, proyek ini juga mendapat dukungan kuat dari APBN.
“Dari kementerian kurang lebih sekitar Rp420 miliar. Jadi insyaallah akhir 2026 jalan di Mahulu sudah bagus,” jelasnya.
Pekerjaan jalan akan dikerjakan hingga pusat pemerintahan Mahulu di Ujoh Bilang.
Pemprov Lakukan Efisiensi Ketat, Tapi Jalan Tetap Prioritas
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim AM. Fitra Firnanda menyebut pemangkasan anggaran memaksa daerah melakukan efisiensi dengan sangat ketat. Namun ia menegaskan sektor jalan tak boleh dikorbankan karena menyangkut ekonomi dan keselamatan publik.
“Sebetulnya kalau prioritas, itu hampir semua prioritas. Tapi bagaimanapun, ada yang lebih urgent,” ujarnya.
Ia memastikan peningkatan akses jalan tetap menjadi fokus pemerintahan Rudy-Seno sepanjang 2026.
“Jalan ini lebih banyak supaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga lebih dirasakan masyarakat. Jalan tetap prioritas utama,” tegas Fitra.
Wilayah yang tetap mendapat alokasi peningkatan jalan antara lain Mahulu, Kutai Timur, dan Berau, sementara wilayah lainnya diprioritaskan untuk pemeliharaan agar kondisi tidak semakin memburuk.
“Kita enggak mau gara-gara uang enggak ada terus jalan banyak berlubang, lalu orang celaka. Makanya pemeliharaan tetap kita optimalkan walaupun tidak semasif kemarin,” jelasnya.
Pemeliharaan Turun, Tapi Masih Bisa Disesuaikan di Perubahan APBD
Fitra mengakui biaya pemeliharaan jalan pasti menurun akibat efisiensi. Namun ia membuka peluang penyesuaian anggaran pada perubahan APBD 2026.
“Mudah-mudahan cukup. Nanti masih ada pergeseran juga. Sekarang yang ada kita optimalkan aja dulu,” katanya.
Tanpa Skema Multi Years di APBD 2026
Menjawab isu skema proyek jangka panjang, Fitra menegaskan bahwa tidak ada proyek multi years dalam APBD 2026 Pemprov Kaltim.
“Multi years kita enggak, enggak ada buat multi years,” tegasnya.
Ruas Tering–Ujoh Bilang dan Ujoh Bilang–Long Bagun masuk program tahunan Pemprov, namun tetap berjalan bersamaan dengan proyek multi years yang dikerjakan pemerintah pusat.
“Untuk kami, tahun 2025 ada, 2026 ada. Yang 2026 itu kan hampir Rp100 miliar. Dan itu mudah-mudahan cukup untuk sambung dengan punyanya APBN,” jelasnya.
APBN sendiri mengerjakan ruas yang sama. “Tering–Ujoh Bilang juga. Satu jalur. Ketemu nanti dia,” pungkasnya. /ADV Diskominfo Kaltim
BACA JUGA
