BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan menjamin bahwa program bantuan iuran BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat kelas tiga berlanjut hingga tahun 2023 mendatang.
Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin usai mengikuti rapat pembahasan anggaran di DPRD Kota Balikpapan belum lama ini.
Menurut Muhaimin, untuk penyusunan APBD Tahun 2023 akan tetap difokuskan pada sejumlah program prioritas Wali Kota Balikpapan yakni penyediaan fasilitas pendidikan, penanggulangan banjir dan penyediaan fasilitas kesehatan.
Khususnya untuk program kesehatan, Muhaimin memastikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk pembiayaan iuran BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat kelas tiga.
“Besaran anggaran tersebut tidak berubah dibandingkan dengan besaran angka yang dialokasikan pada APBD Kota Balikpapan tahun 2022 ini,” ujar Muhaimin, Rabu (10/8/2022).
Pihaknya mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan jumlah iuran yang ditanggung oleh pemerintah untuk membiayai program bantuan tersebut.
“BPJS kita menganggarkan sebesar Rp 80 miliar, sama besarnya dengan tahun ini. Karena kita asumsikan tidak ada perubahan,” ujarnya.
Ketika ditanya, bagaimana rencana perubahan tarif yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan, ia menyampaikan bahwa hal tersebut nantinya bisa dibahas dalam APBD Perubahan.
Selain itu, pihaknya juga akan meminta kepada BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi terlebih dahulu, apakah benar data penerima yang ada, adalah peserta BPJS kesehatan kelas 3.
“Termasuk yang turun kelas, apakah wajar atau tidak, apakah layak atau tidak. Kita melihat indikasi itu melalui Dinas Kesehatan,” akunya.
Sementara itu, Kepala DKK Balikpapan, Andi Sri Juliarty mengatakan, program BPJS Kesehatan gratis sudah diberikan sejak Oktober 2021 lalu dan sudah dirasakan manfaatnya oleh 184. 271 peserta di Balikpapan melalui program di BPJS Kesehatan.
“Selain itu Pemkot juga mensubsidi biaya iuran aparatur sipil negera sebanyak 25.978 dan non ASN 18.619 sehingga total sekitar 200 ribu peserta dibantu Pemkot Balikpapan,” ujar Dio biasa Andi Sri Juliarty disapa.
Kata Dio, program jaminan kesehatan yang baik tentu perlu dievaluasi, utamanya dalam pengendalian kepesertaannya agar benar- benar adil dan tepat sasaran dalam pengendaliam mutunya.
“Diharapkan kita juga dapat bantuan kuota anggaran untuk masyarakat di BPJS kelas 3 melalui provinsi dan kami harapkan bisa nilai angkanya bisa naik tiap tahun,” tuturnya.
Berdasarkan hasil rapat dengan BPJS Kesehatan, pihaknya telah meminta kepada masyarakat yang masih menerima tagihan agar mendaftar baru sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui kelurahan.
“Memang ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka masih ada yang menerima tagihan dari BPJS Kesehatan. Padahal sudah dimasukkan dalam program penerima bantuan iuran BPJS kelas 3,” katanya.
“Namun ini kasuistik, jadi dengan adanya kasus seperti itu kami memohon berdasarkan arahan dari BPJS Kesehatan kami meminta sebagai solusinya agar masyarakat yang bersangkutan datang saja ke kelurahan untuk mendaftar baru lagi. Jadi kami tidak perlu lagi membongkar-bongkar file lagi,” pungkasnya.
Comments
comments
