NasDem Dorong Wapres Berkantor di IKN, Desak Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Partai NasDem mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan memulai proses pemindahan pemerintahan, dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) dan kementerian strategis.

Desakan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, yang menyebut bahwa infrastruktur yang telah dibangun dengan anggaran triliunan rupiah tidak boleh dibiarkan terbengkalai, apalagi di tengah tekanan efisiensi fiskal nasional.

“Sudah saatnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) resmi tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Pemindahan secara bertahap bisa dimulai dari Wakil Presiden dan kementerian strategis,” tegas Saan, Jumat (19/7/2025), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com

Anggaran Triliunan Harus Diikuti Pemanfaatan Nyata

Sejak pembangunan tahap pertama IKN periode 2020–2024, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas kantor pemerintahan. Selain itu, sektor swasta dan BUMN juga turut berkontribusi dengan total investasi Rp58,41 triliun.

Pada tahap kedua (2025–2029), pemerintah kembali mengalokasikan dana sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan lanjutan, termasuk jaringan jalan dan gedung kementerian.

NasDem mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan fiskal negara, semua belanja pembangunan harus berdampak nyata dan tidak boleh sekadar menjadi simbol proyek tanpa pemanfaatan.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus diikuti dengan pengaktifan fungsional. Kalau tidak dimanfaatkan, justru menjadi pemborosan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap visi besar pemindahan ibu kota,” kata Saan.

Sinyal Politik Harus Tegas: Hadirkan Wakil Presiden di IKN

Langkah awal seperti memindahkan kantor Wakil Presiden dan kementerian inti menurut NasDem dapat menjadi sinyal kuat bahwa pemindahan ibu kota bukan sekadar retorika politik.

Meski sejumlah pihak masih menyuarakan kekhawatiran soal kesiapan teknis dan beban anggaran jangka panjang, NasDem menilai bahwa menghadirkan simbol pemerintahan di IKN adalah bentuk komitmen politik konkret terhadap masa depan Indonesia sebagai negara maritim dan berorientasi luar Jawa.

“Dengan menghadirkan pusat pemerintahan di IKN, Indonesia mengirimkan pesan penting: pemerataan pembangunan dan reformasi tata ruang negara bukan lagi wacana,” tutup Saan.