BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pada Jumat siang, Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid melakukan pertemuan tertutup dengan pengurus terpilih DPD II Golkar Balikpapan yakni Rahmad Mas’ud, Abdulloh bersama sejumlah kader Golkar Balikpapan di rumah makan Kepiting kenari (28/4/2017).
Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai pelantikan, dan susunan Alat kelangkapan dewan bagi fraksi Golkar hingga persiapan dilakukan verifikasi factual pada Oktober mendatang.
Nurdin Halid menegaskan kepengurusan Golkar tingkat II harus sudah tuntas mengingat tersisa lima bulan lagi atau Oktober masa dilakukan verifikasi factual parpol oleh pemerintah. Karena itu pelantikan Golkar Balikpapan dan SK Pengurus Golkar Balikpapan merupakan hal yang harus segera dilakukan.
Nurdin juga memastikan tidak ada musdalub seperti yang diwcanankan sejumlah kader Golkar atas terpilihnya Rahmad Mas’ud.
Pihaknya juga menelpon Sekretaris Golkar Kaltim agar segera melakukan proses dan penerbitan SK pengurus Golkar Balikpapan. “Pelantikan di Balikpapan secepatnya. Saya sudah telepon sekretaris Golkar untuk segera memproses administrasi untuk penerbitan SK di sini karena 1 Oktober 2017 sudah verifikasi faktual Oleh karena itu tidak boleh terlambat,” tegasnya di Balikpapan (28/4/2017).
Jika pelantikan dan SK kepengurusan DPD II Partai Golkar tertunda, maka dapat menghambat proses konsolidasi partai mengingat 1 Oktober akan mulai dilakukan verifikasi factual. “1 Oktober tinggal 5 bulan lagi dari sekarang, itu sudah verifikasi faktual kalau konsolidasi tidak berjalan, verifikasi faktual gagal, kita tidak bisa ikut pemilu, kan celaka betul ini,” tandasnya.
Nurdin pun memberikan target kepada DPD I Golkar Kaltim agar, minggu depan sudah dikeluarkan SK Kepengurusan Golkar Balikpapan sehingga pelantikan dapat digelar pada awal Mei mendatang. “Mudah-mudahan minggu depan sudah keluar SK Kepengurusan dan bisa dilaksanakan pelantikan di bulan lima, pelantikan itu kan hanya seremonial yang jelas SK kepengurusan terlebih dahulu,” terangnya.
Sementara menyinggung Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Balikpapan yang sempat tertunda, dipastikan Nurdin hal inipun tidak boleh tertunda-tunda.
Menurutnya AKD cukup dilakukan oleh ketua fraksi berdasarkan arahan dari Ketua terpilih. “Hari ini sudah nggak ditahan lagi karena kalau ditahan lagi maka ketua harian yang akan turun tangan. Saya sudah kasih petunjuk tadi, dalam anggaran dasar yaitu alat kelengkapan fraksi itu kepanjangan partai-partai mana itu masing-masing tingkatan, Jadi kalau DPR RI kepanjangan tangan dari DPP, di provinsi kepanjangan tangan DPD provinsi, fraksi di kabupaten/kota kepanjangan DPD II,” bebernya.
Nurdin mengaku telah mengintruksikan kepada Rahmad Masud untuk membuat surat ke fraksi dan fraksi meneruskan dengan membuat surat kepada pimpinan DPRD. “Jadi sudah saya perintahkan Pak Rahmat, cukup membuat surat ke fraksi, Fraksi meneruskan membuat surat kepada pimpinan, pimpinan tidak bisa mengganggu,” tukasnya.
Comments
comments
