Otorita IKN Telah Tuntaskan 26 dari total 28 Paket Pekerjaan Tahap II Periode 2025–2028

NUSANTARA, Inibalikpapan.com — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin memantapkan pembangunan Tahap II dengan menandatangani enam paket pekerjaan supervisi infrastruktur strategis.

Langkah ini menjadi sinyal kuat percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai jantung pemerintahan nasional, sekaligus menegaskan kesiapan IKN bertransformasi menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

Penandatanganan enam paket supervisi tersebut berlangsung di Kantor Kemenko 3, Nusantara, Selasa (16/12/2025). Dengan tambahan ini, Otorita IKN telah menuntaskan 26 dari total 28 paket pekerjaan Tahap II periode 2025–2028.

Secara rinci, paket Tahap II tersebut terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi atau supervisi. Capaian ini menandai dimulainya fase konstruksi yang lebih masif, terintegrasi, dan berorientasi pada kualitas serta akuntabilitas.

Fokus Kawasan Legislatif, Yudikatif, dan Infrastruktur Air

Enam paket supervisi yang ditandatangani mencakup pengawasan pembangunan infrastruktur kunci, antara lain jalan kawasan legislatif, jalan kawasan yudikatif, jalan kawasan pendukung, serta infrastruktur pengendalian air berupa embung dan kolam retensi.

Paket tersebut melibatkan ratusan tenaga ahli dan pendukung dengan masa kerja hingga 2027, yang bertugas memastikan setiap proyek berjalan sesuai standar mutu, tepat waktu, dan sesuai anggaran.

Supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif akan melibatkan 28 personel dengan masa kerja Desember 2025 hingga Oktober 2027, dilaksanakan melalui kerja sama operasi (KSO) PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, dan PT Aksara Karya Konsultan.

Sementara itu, supervisi jalan kawasan kompleks yudikatif melibatkan 23 personel hingga Desember 2027 melalui KSO PT Perentjana Djaja dan PT Disiplan Consult. Untuk jalan kawasan pendukung, pengawasan dilakukan oleh 25 personel hingga akhir 2027 melalui KSO PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), dan PT Pola Teknik Konsultan.

Di sektor infrastruktur sumber daya air, Otorita IKN menandatangani supervisi pembangunan Embung 1B dan Embung 1C, masing-masing melibatkan 36 personel hingga November 2027. Selain itu, supervisi pembangunan kolam retensi melibatkan 34 personel dengan masa kerja hingga November 2027.

Otorita IKN Tekankan Disiplin Kontrak dan Integritas

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan bahwa seluruh pekerjaan supervisi harus dijalankan secara ketat sesuai kontrak dan menjunjung tinggi profesionalitas.

“Supervisi yang masuk dalam kontrak tidak boleh ada perubahan. Jika terjadi penyimpangan lebih dari 10 persen, kontrak dapat diterminasi. Seluruh laporan harus jelas, kehadiran dilakukan secara digital, serta tenaga ahli dan tenaga pendukung wajib berada di lokasi,” tegas Bimo, dalam siaran persnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas, kekompakan, dan kerja tim dalam setiap tahapan pembangunan IKN.

Target IKN Siap Jadi Ibu Kota Politik 2028

Lebih lanjut, Bimo menegaskan bahwa seluruh pembangunan Ibu Kota Nusantara diarahkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan Nusantara siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Melalui penguatan pengawasan dan penandatanganan enam paket supervisi ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan IKN berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan supervisi yang solid serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan, IKN diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan modern yang efisien, tangguh, dan berdaya saing global. ***