Otorita IKN Uji Pasar Pengelolaan Aset 2026, Publik Diminta Awasi Kualitas Layanan dan Transparansi Pengadaan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai membuka proses penjajakan dengan pelaku industri untuk menentukan siapa yang akan mengelola gedung, kawasan, dan infrastruktur IKN pada 2026. Kegiatan market sounding yang berlangsung di Balikpapan, Selasa (25/11/2025). Ini menjadi tahap awal sebelum proses pengadaan yang diproyeksikan dimulai pada awal tahun depan.

Langkah ini penting karena volume aset yang akan beroperasi di IKN bertambah besar, mulai dari hunian ASN hingga fasilitas kementerian, ruang terbuka hijau, transportasi, layanan air minum, pengelolaan sampah domestik, hingga jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kualitas pengelolaan akan menentukan kenyamanan warga dan standar layanan publik di kota baru tersebut.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menegaskan pentingnya keberlanjutan layanan sejak hari pertama fasilitas beroperasi. “Kami berharap bisa mulai pengadaan sehingga nanti pelaksanaannya bisa pada awal tahun. Mungkin harapannya pada bulan pertama di awal tahun depan,” ujar Aswin.

Acara ini menghadirkan berbagai asosiasi usaha, seperti Aspeknas, Kadin, Hipmi Kaltim, REI Kaltim, Hippi Indonesia, dan calon penyedia jasa pengelolaan fasilitas. Fokus diskusi mencakup minat industri, kesiapan teknis, serta model pengelolaan yang akan diterapkan agar layanan publik di IKN memenuhi standar kota global.

Prioritaskan Kualitas

Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana, menyebut pengelolaan ini tidak hanya soal operasional. Tetapi soal kualitas layanan. “Ini adalah agenda yang kita tunggu-tunggu, sebab minimal setahun sekali kita akan bertemu dengan agenda ini. Dalam agenda ini kita membuka peta pengelolaan infrastruktur beserta scope of work dan juga anggaran untuk melakukan pengelolaannya,” ungkap Viby.

Ia menegaskan target layanannya tinggi. “Dengan masuknya perusahaan-perusahaan hebat, level of services kita harus world class city yang mengedepankan konsep smart city, sponge city, dan forest city,” katanya.

Viby juga mengingatkan penyedia jasa agar memeriksa langsung kondisi lapangan karena karakter setiap area di IKN berbeda dan tidak bisa diperlakukan seperti proyek pengelolaan kota konvensional.

Di sisi lain, Otorita IKN menyatakan tetap mendorong keterlibatan warga lokal. Dalam operasional dan pemeliharaan tahun 2025, setidaknya 70 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar Sepaku. Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku ikut mendukung skema itu agar pembangunan IKN tidak meninggalkan komunitas setempat.

Dalam market sounding ini dibahas tiga topik utama. Pertama, rencana pengelolaan aset dan infrastruktur terbangun pada 2026, Kedua, metode pengadaan barang/jasa dan syarat mengikuti mini kompetisi di e-katalog. Ketiga, ketentuan lelang yang mengatur kompetensi dan kualifikasi penyedia jasa.

Proses ini menjadi penentu awal siapa saja yang berpeluang mengelola fasilitas publik kota baru dan bagaimana standar layanan itu dijaga.***