OTT KPK di Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Purbaya: Ini Momentum Bersih-Bersih yang Ditunggu Publik

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di lingkungan Pajak dan Bea Cukai kembali membuka luka lama soal kepercayaan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kasus ini bukan pukulan, melainkan momentum penting untuk membenahi sistem yang selama ini dirasakan bermasalah oleh masyarakat dan pelaku usaha.

OTT KPK Buka Lagi Masalah Lama Pajak dan Bea Cukai

OTT yang dilakukan KPK di Jakarta dan Banjarmasin menyorot dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di Banjarmasin, kasus ini diduga terkait restitusi pajak.

Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT pada 9-10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Bagi masyarakat dan dunia usaha, isu ini bukan hal baru. Keluhan soal layanan pajak dan kepabeanan sudah lama terdengar, mulai dari proses yang berbelit hingga praktik tidak transparan yang berdampak langsung pada biaya dan kepastian usaha.

Menkeu: Jika Ada yang Bermasalah, Proses Hukum Harus Jalan

Menanggapi OTT tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikapnya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

“Kalau memang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (4/2/2026), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Ia memastikan Kementerian Keuangan akan memberi pendampingan kepada pegawai yang terjerat kasus, namun menekankan tidak ada intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.

Bukan Terpukul, Tapi Momentum Perbaikan Sistem

Alih-alih merasa terpukul, Purbaya justru melihat OTT ini sebagai pintu masuk untuk pembenahan menyeluruh.

Menurutnya, indikasi masalah di internal Bea Cukai dan Pajak sebenarnya sudah terdeteksi sejak lama. “Ini justru titik masuk untuk memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pembenahan tidak berhenti pada penindakan individu, tetapi menyasar sistem yang selama ini dinilai membuka celah penyimpangan.

Dampaknya ke Warga dan Pelaku Usaha

Bagi masyarakat, korupsi di sektor pajak dan bea cukai bukan sekadar isu hukum. Dampaknya terasa langsung:

• Biaya logistik meningkat
• Proses usaha jadi tidak pasti
• Kepercayaan publik terhadap negara menurun

Di daerah seperti Kalimantan, termasuk Balikpapan dan Banjarmasin, kelancaran layanan pajak dan kepabeanan sangat berpengaruh pada arus barang, investasi, dan harga kebutuhan pokok.

OTT Berulang, Publik Menunggu Perubahan Nyata

Kasus ini menambah daftar OTT di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada Januari 2026 lalu, KPK juga menangkap pejabat Bea Cukai di Jakarta Utara.

Bagi publik, rentetan kasus ini menjadi ujian: apakah penindakan akan diikuti perubahan nyata dalam pelayanan, atau kembali menjadi siklus berulang tanpa perbaikan sistemik.

OTT KPK kali ini menjadi pengingat keras bahwa reformasi birokrasi di sektor strategis seperti pajak dan bea cukai belum selesai. Publik kini menunggu langkah nyata—bukan hanya penindakan, tetapi perbaikan sistem yang membuat layanan lebih bersih, adil, dan berpihak pada masyarakat.