P2emkot Balikpapan Ajak Warga Berani Laporkan Pungli dan Gratifikasi di Layanan Publik

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Upaya mewujudkan layanan publik yang bersih dan bebas dari praktik koruptif terus diperkuat Pemerintah Kota Balikpapan. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pemerintah mengajak masyarakat untuk berani melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan liar (pungli), gratifikasi, maupun bentuk penyimpangan lain di lingkungan pelayanan publik.

Mahasiswi Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman, Natasia Husain, menilai langkah Pemkot Balikpapan tersebut merupakan bagian penting dari pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat atau internal pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

“Budaya pelayanan yang bersih hanya bisa tercipta ketika masyarakat juga berani melapor. Pungli bukan sekadar pelanggaran kecil, tetapi dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Natasia, Jumat (12/12/2025).

Ia menegaskan, laporan masyarakat seharusnya menjadi dasar kuat bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan tindakan cepat. Respons yang tegas, kata dia, merupakan bukti bahwa pemerintah benar-benar serius mencegah praktik koruptif sekecil apa pun.

“Setiap laporan wajib ditindaklanjuti. Ketika warga melihat pemerintah responsif, kepercayaan publik akan tumbuh. Itulah modal besar dalam membangun layanan publik yang profesional,” jelasnya.

Menurut Natasia, pungli kerap muncul karena lemahnya kontrol, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur, serta adanya celah dalam sistem layanan. Karena itu, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh: memperbaiki mekanisme pelayanan, memperkuat pengawasan internal, hingga memberikan edukasi kepada masyarakat.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Balikpapan yang memperketat disiplin pegawai dan menegaskan larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Audit internal berkala dinilai menjadi elemen penting dalam menjaga integritas aparatur.

“Integritas adalah fondasi aparatur negara. Ketika pegawai bekerja sesuai aturan dan masyarakat mengawasi, layanan publik dapat berjalan adil dan bebas dari penyimpangan,” kata Natasia.

Natasia menambahkan, membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa ditempuh dalam satu malam. Dibutuhkan komitmen bersama, keberanian, dan kesadaran bahwa pungli sekecil apa pun dapat memberi dampak besar pada kualitas pelayanan.

“Pungli itu seperti retakan kecil. Bila dibiarkan, ia menggerus kepercayaan. Karena itu, mari bersama-sama menjaga Balikpapan tetap bersih, tetap profesional, dan tetap mengutamakan kepentingan publik,” tuturnya.

Dengan dorongan partisipasi masyarakat, Pemkot Balikpapan berharap setiap proses administrasi dapat dijalankan lebih transparan, cepat, dan tanpa praktik koruptif. Pemerintahan yang bersih, kata Natasia, selalu dimulai dari keberanian untuk berkata jujur dan menolak pungli dalam bentuk apa pun.***