BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com— Ketua DPRD Abdulloh setuju jika Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah masih dipegang Plt.
Capaian PAD 2019 menjadi pertaruhan plt BPPRD untuk diangkat menjadi pejabat difinitif. Abdulloh menyatakan masih perlu melihat kinerja yang bersangkutan.
“Kita lihat dulu kinerjanya. Kalau turun PADnya ngak usah dinaikan(diangkat) kita ganti berarti tidak mampu. Kerja keras dulu kerja-kerja kalau tercapai layaklah,” tandas Abdulloh. Plt BPPRD dijabat Haemusri Umar yang sebelumnya menjadi Sekretaris BPPRD.
Haemusri Umar saat ditanya hal itu menjelaskan bahwa ada siklus penurunan pendapatan pajak daerah. Terutama hotel, hiburan dan parkir.
Realisasi Pajak daerah akhir Juli 2019 sudah mencapai 54 persen dari capai target Rp521 miliar. Hasil perubahan 2019 diusulkan 501 miliar. “Realisasi 54 persen kita kejar khusus tambahan realisasi pajak daerah kita coba optimalkan dari BPHTP, penerangan jalan, PBB. Kita lakukan optimalisasi juga terhadap piutang-piutang PBB,” jelasnnya.
Sedangkan pajak parkir off street yang dikelola di mall-mall atau swalayan yang naik sejak 1 Juni 2019 lalu, diakui Haesmuri mengalami kenaikan.
Diketahui dalam nopen RAPBD 2019 ini wali kota menyampaikan Pendapatan Daerah turun 1,8 persen yakni dari semula Rp2,46 triliun menjadi Rp2,41 trilun.
Begitupula target PAD 2019 dari semula Rp710 miliar direvisi menjadi Rp688 miliar. mengalami penurunan Rp21 miliar lebih atau 3,04 persen.
“Penurunan ini didominasi oleh pos pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan,” ujar Wali Kota Rizal Effendi saat nopen RAPBD 2019, Senin (5/8/2019).
Comments
comments
