BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan akan segera mengevaluasi penrbitan IMTN (Izin Membuka Tanah Negara). Hal itu disampaikan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi merespon operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Jumat (03/05) lalu.
Pasalnya, kasus dugaan pemalsuan dokumen pertanahan termasuk diantara IMTN diduga menjadi penyebab OTT KPK dibantu Polda Kaltim di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Balikpapan tersebut.
“Tentu kan kita prihatin kejadian seperti itu. Kedua kita mengevaluasi karena ini kan berkaitan dengan masalah pertanahan dan juga ada tugas Pemerintah Kota, dalam hal perttanahan. Kan itu ada berkaitan juga dengan proses IMTN,” ujarnya.
IMTN diberikan setelah perorangan mengajukan ke Pemerintah Kota Balikpapan. IMTN itu kemudian menjadi dasar masyarakat untuk mengurus sertifikat. Namun sayangnya justru kerap dimanfaatkan untuk hal negative.
“IMTN itu kan sebenarnya baik, itu kan IMTN itu kan untuk mengatur terhadap dokumen kepemilikan tanah. Tapi di lapangan orang sering memanfaatkan alasan awalnya atau alasannya itu ada yang tidak sesuai ada yang mungkin cenderung palsu dan sebagainya,” ujarnya
“Sehingga ini menjadi ini kasus-kasus yang sampai ke pengadilan. Ini peringatan bagi kita semua, bagi masyarakat , aparat pemerintah , tentang penanganan nmasalah tanah ,”
Sejak 2014 Pemerintah Kota Balikpapan telah melarang pejabat menerbitkan segel tanah diganti dengan IMTN. Pada 2006 hingga 2011, Pemerintah Kota Balikpapan telah menghimbau seluruh pemilik segel untuk mengubahnya menjadi sertifikat.
IMTN bagian dari kebijakkan Pemerintah Kota Balikpapan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah negera yang belum terdaftar. IMTN itu kemudian menjadi dasar masyarakat untuk mengurus sertifikat.
IMTN diberikan setelah perorangan mengajukan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Hal itu juga sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2014 tentang Ijin membuka Tanah Negara.
Comments
comments
