PBI Dievaluasi, BPJS Warga Balikpapan Tetap Aman, Ini Penjelasan Wali Kota

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Isu evaluasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) sempat membuat sebagian warga Balikpapan waswas. Bagi keluarga kurang mampu, kartu BPJS aktif bukan sekadar administrasi, tetapi jaminan bisa berobat tanpa memikirkan biaya rumah sakit yang tidak sedikit.

Menjawab kekhawatiran itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud memastikan layanan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu tetap menjadi prioritas pemerintah kota.

“Tidak perlu khawatir. Prinsipnya, jangan sampai ada warga Balikpapan yang tidak bisa berobat hanya karena persoalan biaya,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Menurut Wali Kota, pembaruan data PBI merupakan bagian dari proses penertiban agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan tidak ada data ganda atau penerima yang sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai peserta bantuan.

“Data harus real, benar, dan akurat. Jangan sampai ada yang dobel atau yang sebenarnya sudah mampu justru menerima bantuan. Kita ingin yang menerima ini benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Evaluasi ini bukan berarti penghentian layanan kesehatan, melainkan penyesuaian agar sistem lebih adil.

Pertanyaan ini paling banyak muncul di masyarakat. Wali Kota menegaskan, warga yang memenuhi kriteria kurang mampu tetap dapat difasilitasi melalui skema BPJS Kesehatan kelas 3 sesuai ketentuan yang berlaku di Balikpapan.

“Kalau memang memenuhi syarat dan membutuhkan, bisa difasilitasi melalui mekanisme yang ada. Layanan kesehatan tetap berjalan,” katanya.

Artinya, warga tidak langsung kehilangan akses berobat hanya karena perubahan status PBI pusat.

Warga Sempat Cemas

Seorang ibu rumah tangga di Balikpapan Selatan mengaku sempat khawatir ketika mendengar kabar evaluasi PBI. Ia bergantung pada BPJS untuk kontrol kesehatan rutin anaknya.

“Sempat takut kalau kartunya tidak aktif. Soalnya kalau berobat mandiri biayanya cukup berat,” ujarnya.

Namun setelah mendapat penjelasan dari kelurahan, ia merasa lebih tenang karena masih ada mekanisme yang bisa ditempuh jika memenuhi syarat.

Wali Kota menegaskan sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan kota, terutama di tengah peran Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara dan pusat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

Selain peningkatan fasilitas dan tenaga medis, jaminan pembiayaan kesehatan dinilai sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran yang kita kelola harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu komitmen kami,” tegasnya.

Pemkot juga mengimbau masyarakat aktif memperbarui data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi agar program bantuan tepat sasaran.

Dengan komitmen tersebut, Pemkot Balikpapan berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Pesannya jelas: akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu tetap dijaga.***