Pelayanan Publik Jadi Prioritas, Pemkot Balikpapan Evaluasi Perjalanan Dinas dan Kegiatan Seremonial

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama di tengah upaya efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi, menyampaikan bahwa arahan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota dalam agenda internal yang digelar baru-baru ini. Dalam arahan itu, Wali Kota meminta agar setiap kebijakan yang diambil tidak mengganggu kualitas layanan publik.

“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Jika dalam evaluasi ditemukan kondisi tidak berubah atau bahkan menurun, maka langkah-langkah penyesuaian akan segera dilakukan,” kata Agus Budi, Rabu (1/4/2026).

Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah evaluasi terhadap perjalanan dinas serta pengurangan kegiatan yang bersifat seremonial. Menurut Agus, kedua pos anggaran tersebut dinilai memiliki potensi untuk dioptimalkan tanpa mengganggu fungsi utama pemerintahan.

“Perjalanan dinas akan kita evaluasi kembali, begitu juga kegiatan seremonial yang memungkinkan untuk dikurangi. Ini bagian dari upaya efisiensi yang diarahkan langsung oleh Wali Kota,” ujarnya.

Selain itu, wacana penerapan satu hari kerja fleksibel atau skema kerja tertentu di lingkungan pemerintahan juga tengah dikaji. Namun demikian, Agus menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum diputuskan dan masih dalam tahap analisis mendalam.

“Kami masih mengkaji efektivitas dan efisiensinya. Setiap OPD memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan. Kami perlu memastikan bahwa kebijakan apa pun yang diambil tidak mengganggu pelayanan publik,” jelasnya.

Cegah Penurunan Kualitas Layanan

Ia menambahkan, OPD yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat akan menjadi perhatian utama dalam kajian tersebut. Pemerintah tidak ingin kebijakan efisiensi justru berdampak pada penurunan kualitas layanan.

Keputusan final terkait kebijakan tersebut nantinya akan dituangkan dalam surat edaran Wali Kota setelah seluruh proses kajian selesai dilakukan. Untuk sementara, Pemkot Balikpapan masih melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dan kondisi masing-masing OPD.

“Yang terpenting, pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu. Itu prinsip utama yang kami pegang,” tegas Agus.

Dengan langkah evaluasi ini, Pemkot Balikpapan berharap dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan kinerja pemerintahan tetap optimal di tengah berbagai tantangan yang ada.(***/Adv Diskominfo Balikpapan).