Peluncuran Payment ID Ditunda, DPR Ingatkan BI Perkuat Sosialisasi dan Edukasi Publik

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Rencana peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital batal dilakukan pada 17 Agustus 2025. Meski begitu, kebijakan ini digadang-gadang menjadi terobosan lanjutan dari kesuksesan QRIS, yang akan mempermudah transaksi digital lintas platform.

Bank Indonesia (BI) menargetkan implementasi penuh pada 2030, dengan lima tahun masa transisi untuk memastikan kesiapan teknis dan penerimaan sosial.

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, mengingatkan bahwa keberhasilan Payment ID tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada penerimaan publik.

“BI harus aktif melakukan sosialisasi untuk menekan mispersepsi bahwa semua data pribadi dan keuangan masyarakat akan terbuka tanpa batas,” ujarnya dalam kunjungan ke Balikpapan.

Menurut Amin, kekhawatiran publik muncul akibat minimnya informasi resmi yang akurat. Ia menegaskan bahwa Payment ID tidak akan memberi akses penuh kepada BI untuk memantau seluruh aspek ekonomi individu.

“Yang bisa diakses hanya data relevan dengan transaksi, untuk mencegah kecurangan, penghindaran pajak, dan money laundering,” jelasnya.

Ia menambahkan, peta jalan Payment ID mencakup tiga fokus utama: membangun sistem yang kuat, menyusun regulasi komprehensif, dan melakukan edukasi publik.

“Keamanan data harus jadi prioritas, tapi sosialisasi tidak kalah penting. Masyarakat harus paham manfaatnya sekaligus batasan sistem ini,” tegasnya.

Amin juga memastikan akan mengawal proses sosialisasi agar BI menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran. Tanpa strategi komunikasi yang efektif, resistensi publik dikhawatirkan menghambat migrasi sistem pembayaran.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dicky Kartikoyono, menegaskan Payment ID masih dalam tahap uji coba. “Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting. Itu yang masih kita kerjakan di BI,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Dicky menambahkan, pada September 2025 sistem ini akan diuji coba bersama pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai—yang menjadi kewenangan pemerintah.

Dengan target penuh 2030, Payment ID diharapkan menjadi fondasi baru ekosistem pembayaran digital Indonesia, namun keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh transparansi, perlindungan data, dan pemahaman publik. / DPR