Pemangkasan Dana Transfer Pusat, Budiono : Ruang Fiskal Daerah Semakin Sempit

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan dipastikan harus melakukan penyesuaian besar terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengganggu sejumlah program prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama legislatif.

“Pemerintah Kota Balikpapan bersama kabupaten dan kota lain saat ini sedang menghitung ulang APBD 2026. Dengan keluarnya PMK terbaru, dana TKD yang seharusnya menjadi hak daerah akan dipotong lebih dari 60 persen,” ungkap Budiono, Selasa (14/10/2025).

Pemotongan Capai Rp 1 Triliun Lebih

Menurut Budiono, selama ini Balikpapan menerima TKD dari berbagai pos, mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga transfer bagi hasil lainnya.
Total keseluruhan yang diterima setiap tahun mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Namun, dengan kebijakan baru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah tersebut diperkirakan akan berkurang drastis.

“Dari total sekitar Rp1,8 triliun, pemotongannya mencapai kurang lebih Rp1 triliun. Artinya, hanya sekitar Rp700 hingga Rp800 miliar yang tersisa. Itu tentu berdampak besar bagi kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.

Budiono juga menilai, dampak domino akan terasa hingga ke daerah. Pemotongan serupa diprediksi terjadi pada tingkat provinsi, sehingga berimbas pada alokasi transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke kabupaten dan kota.

“Kalau provinsi dipotong, otomatis daerah di bawahnya juga akan ikut terkena imbas. Biasanya kita dapat sekitar Rp300 miliar, bisa jadi nanti hanya menerima Rp100 sampai Rp150 miliar,” ujarnya.

Sektor Fisik Terancam Terhambat

Dengan ruang fiskal yang semakin sempit, DPRD memperkirakan sektor pembangunan fisik akan menjadi yang paling terdampak.
Jika sebelumnya Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran hingga Rp500 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan proyek fisik, maka tahun depan nilainya bisa turun hingga di bawah Rp100 miliar.

“Bisa jadi tahun depan pembangunan berjalan sangat terbatas. Dari semula sekitar Rp500 miliar, mungkin tinggal di bawah Rp100 miliar,” kata Budiono.

Kondisi ini, lanjutnya, tentu memerlukan strategi baru dalam perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan. Ia mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya berfokus pada kegiatan fisik, tetapi juga menjaga program pelayanan publik dasar agar tidak ikut terdampak.

Tetap Harus Adaptif

Meski kondisi fiskal daerah diprediksi akan berat, Budiono berharap pembahasan APBD 2026 tetap berlangsung kondusif dan konstruktif.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk menyesuaikan rencana kerja dengan kemampuan keuangan yang ada.

“Kita tunggu hasil final setelah PMK keluar secara resmi. Mudah-mudahan tahun depan tetap bisa berjalan kondusif, meskipun dengan kondisi keuangan yang berat,” pungkasnya.

Budiono menambahkan, DPRD akan terus mendorong agar pemerintah kota mencari alternatif pendapatan daerah, termasuk dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, retribusi, dan investasi daerah.

Tantangan Bagi Daerah Penghasil

Kebijakan pemangkasan TKD ini tidak hanya dirasakan Balikpapan, melainkan juga daerah penghasil lainnya di Kalimantan Timur. Padahal, sebagian besar kota dan kabupaten di Kaltim masih bergantung pada transfer pusat untuk membiayai program pembangunan dasar.

Dengan kondisi tersebut, DPRD menilai tahun 2026 akan menjadi ujian berat bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal yang tinggi.***