Pembangunan Bendali Ampal Hulu Masih Berharap Bantuan Pemerintah Pusat

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Proyek pembangunan Bendungan Pengendali Banjir (Bendali) Ampal Hulu tahun ini terancam tertunda akibat keterbatasan anggaran yang dari Balai Wilayah Sungai (BWS).

Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Jen Suprianto, menyampaikan bahwa anggaran yang awalnya mereka harap mencapai Rp100 miliar, kini hanya terealisasi sekitar Rp30 miliar.

“Awalnya kita berharap ada Rp100 miliar dari BWS. Tapi ternyata yang terealisasi hanya Rp30 miliar. Padahal dari dulu saja kita sudah kekurangan, dan sekarang makin drastis pemotongannya,” ujar Jen Suprianto.

Menurut Jen, pihaknya terus berupaya mengajukan permohonan tambahan dana kepada BWS. Walau peluang untuk mendapatkan dukungan penuh tahun ini cukup kecil.

“Masih kami usahakan dulu. Tapi kemungkinan mendapatkan dukungan penuh dari BWS tahun ini memang kecil,” tambahnya.

Karena keterbatasan anggaran tersebut, pembangunan Bendali Ampal Hulu tahun ini kemungkinan besar belum dapat terlaksana.

“Kami masih harus terus mengajukan dan mencari dana dari berbagai sumber. Kami juga mengusulkan ke Bantuan Keuangan (Bankeu), dan peluangnya mungkin sedikit lebih besar,” jelas Jen Suprianto.

Berharap Perkembangan Positif

Sebagai informasi, estimasi anggaran proyek ini pada 2017 sekitar Rp80 miliar, sementara usulan terbaru tahun ini mencapai Rp147 miliar. Namun, perhitungan dari BWS menyatakan kebutuhan proyek sekitar Rp120 miliar.

“Jadi walaupun kita naikkan anggaran dari hitungan lama, tetap saja belum mencukupi. Dengan kondisi anggaran yang pas-pasan ini, kami belum bisa memastikan kapan proyek ini akan benar-benar selesai,” ungkap Jen.

Pemerintah Kota Balikpapan dan Wakil Wali Kota Balikpapan terus berharap ada perkembangan positif terkait penganggaran. Utamanya agar pembangunan Bendali Ampal Hulu dapat segera terlaksana sebagai upaya pengendalian banjir di wilayah tersebut.

Pentingnya Sinergisitas Pembiayaan

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan perlunya sinergi pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk dukungan dari APBD Provinsi dan dana APBN, mengingat keterbatasan anggaran daerah yang cukup signifikan.

Bagus juga mengingatkan masyarakat untuk memahami kondisi fiskal daerah yang terbatas akibat pemotongan anggaran di tingkat pusat dan provinsi.

Ia berharap dukungan dana dari luar APBD dapat terealisasi agar penyelesaian persoalan banjir dan air bersih tidak molor bertahun-tahun, sembari pemerintah tetap memperhatikan sektor penting lain seperti pendidikan dan kesehatan.***