Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN Terus Digenjot, Kejar Target Menuju 2028

NUSANTARA, inibalikpapan.com — Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara resmi memasuki fase konstruksi yang lebih intensif.

Terbaru, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani delapan paket kontrak baru di Kantor Kemenko 4 IKN. Ini sekaligus mempertegas percepatan Tahap 2 pembangunan (2025–2029) menuju target Ibu Kota Politik 2028.

Dengan penandatanganan ini, total 20 dari 28 paket pekerjaan Tahap 2 kini telah mereka kontrak. Susunannya mencakup 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi atau supervisi. Artinya, sebagian besar fondasi kerja fisik kawasan lembaga tinggi negara telah mengunci jalur pelaksanaan.

Delapan kontrak yang baru ditandatangani meliputi tiga kelompok pekerjaan utama. Pertama, lima paket pembangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif yang akan mencakup 16 bangunan di atas lahan seluas 41,81 hektare.

Kedua, dua paket pembangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif yang terdiri dari empat bangunan di lahan seluas 15,15 hektare.

Ketiga, satu paket pembangunan kantor pendukung yang mencakup tiga gedung Kantor OIKN Tahap II di lahan 2,9 hektare dan tiga gedung Kantor Polres IKN Tahap I di lahan 3,07 hektare.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan standar mutu sebagai poin utama dalam proses pembangunan tahap ini, termasuk perhatian pada aspek estetika dan keberlanjutan lingkungan.

“Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari laman resmi Otorita IKN.

Langkah ini menandai kesiapan IKN memasuki fase eksekusi utama untuk kawasan legislatif dan yudikatif, dua elemen kunci dalam fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan politik.

Dengan mayoritas paket sudah terkontrak, proyek ini beralih dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik berskala besar yang akan menentukan wajah kelembagaan negara di Nusantara.***