BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Rencana pembatalan proyek pembangunan gedung dewan terus bergulir di DPRD Balikpapan. Namun, Wali Kota Balikpapan mengaku belum mendapat surat terkait hal tersebut.
“Nanti kita lihat, kalau surat dari dewan sudah masuk, apa saja pertimbangannya. Nanti kita lihat lah,” kata Rizal usai Sidang Paripurna Istimewa DPRD Balikpapan untuk hari jadi ke 121 tahun kota Balikpapan (9/2/2018).
Dirinya juga tidak mau menyebut percuma atas anggaran Rp75 miliar di APBD 2018 untuk pembangunan gedung wakil rakyat itu. “Uang itu memang belum ada, nanti masuk sedikit demi sedikit dari PAD dan bantuan keuangan,” ucapnya.
Pengalihan anggaran itu juga belum dipastikan mengingat daftar kebutuhan masyarakat yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang melebihi Rp7 triliun.
“Sementara kemampuan keuangan kita terbatas jadi uang yang ada itu pasti bermanfaat kalau ada proyek yang tidak jadi dilaksanakan atau ada sisa anggaran,” ujarnya.
Hanya saja belum bisa dipastikan pengalihan anggaran pembangunan gedung politisi Sudirman itu. “Nggak bisa ditentukan sekarang karena harus dibahas dulu di APBD perubahan, tidak bisa langsung begitu saja,” jelasnya.
Rizal kembali menegaskan bahwa dirinya belum menerima surat dari DPRD Balikpapan. “Belum ada, nanti saya cek, yang pasti belum ada surat dari dewan atau fraksi yang ada di sana,” tukas Rizal.
Sehari sebelumnya, 8 Februari 2018, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh menyebutkan pembatalan proyek gedung dewan menjadi kado HUT ke 121 kota Balikpapan.
“Insya Allah menjadi kado HUT kota. Pembatalan atau peninjauan kembali itu juga hal yang biasa. Banyak Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah dibatalkan karena ada kepentingan yang besar untuk masyarakat,” dalihnya.
Kepentingan besar yang disebut Abdulloh seperti pembangunan sumber daya manusia di Dinas Pendidikan, infrastruktur hingga ke penanganan banjir.
“Kami tidak mau terbelenggu anggaran gara-gara pembangunan gedung DPRD saja, jadi anggaran sebesar Rp75 miliar di APBD murni akan dialihkan ke APBD perubahan 2018. Biarlah kami menempati gedung ini saja,” ujarnya Abdulloh.
Politisi dari fraksi partai Golkar ini meyakinkan bahwa seluruh fraksi solid untuk pembatalan. “Kalau ada fraksi yang menolak maka mereka bertanggung jawab atas pembangunan gedung dewan,” tekannya saat itu.
Comments
comments
