Pemerintah Ancam Putus Kontrak Dapur MBG yang Terlalu Berorientasi Bisnis, Janji Terus Lakukan Evaluasi

JAKARTA, inibalikpapan.com— Badan Gizi Nasional mengancam akan memutus kontrak mitra pengelola dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih berorientasi pada keuntungan dibandingkan pelayanan.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah yayasan yang dibentuk semata-mata untuk mengelola dapur MBG.

Bahkan dalam beberapa kasus, satu pihak mengelola lebih dari satu dapur dengan orientasi bisnis.

“Tetapi, hal di luar dugaan terjadi. Sampai bulan Juni, Juli, itu masih on track lah. Kebanyakan adalah yayasan-yayasan yang benar-benar pure yayasan. Tapi begitu Pak Presiden juga karena enggak enak selalu di jalan, ‘Pak, kapan MBG? Kapan MBG?’ Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” kata Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3/2026), dikutip dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari tujuan awal program.

Nanik menilai sebagian pengelola dapur lebih berfokus pada keuntungan sehingga mengabaikan fasilitas dan standar operasional.

“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” ujarnya.

BGN menegaskan seluruh mitra penyelenggara akan terus dievaluasi. Kontrak kerja sama dengan pengelola dapur MBG hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus,” kata Nanik.

Ia juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional.

“Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” ujarnya.

Nanik menjelaskan program MBG sejak awal dirancang sebagai investasi sosial untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program tersebut merupakan gagasan Prabowo Subianto yang muncul setelah melihat langsung kondisi warga miskin di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada 2012.

Kala itu, Prabowo menyaksikan warga mengais sisa makanan dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan kembali bersama keluarga.

“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo itu menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis,” kata Nanik.***