Pemerintah Bangun Sekolah Rakyat di Kawasan Transmigrasi, Target Mulai Awal 2026

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Transmigrasi berkolaborasi membangun Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi, dengan target mulai berjalan awal 2026.

Program ini digadang sebagai terobosan untuk membuka akses pendidikan bagi jutaan anak yang terpinggirkan.

“Ada sesuatu yang baru yang jadi harapan kita semua, yakni mendirikan Sekolah Rakyat di daerah-daerah transmigrasi. Kami mulai dalami dan identifikasi,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf

Saifullah Yusuf menekankan, program ini adalah strategi pemerataan pendidikan dan penguatan sumber daya manusia di wilayah tertinggal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, masih ada lebih dari 3 juta anak usia sekolah di Indonesia yang belum sekolah, tidak sekolah, atau berpotensi putus sekolah—termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Mereka sering kali tidak terdengar dan tidak terlihat. Presiden ingin kita menoleh pada anak-anak seperti ini,” tegasnya.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah menyatakan pihaknya segera memetakan wilayah prioritas untuk pembangunan tahap awal. Beberapa daerah yang disiapkan antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Iftitah menambahkan, pembangunan kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Dalam skema itu, pendidikan menjadi kunci agar masyarakat bisa berdaya mandiri dan berkelanjutan.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tidak memiliki akses pendidikan formal.

Targetnya mencakup keluarga dalam kategori Desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dengan sinergi lintas kementerian ini, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan di daerah tertinggal bisa diperkecil, sekaligus membangun generasi muda yang siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. / Info Publik