Pemerintah Canangkan Wajib Belajar 13 Tahun

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah menegaskan komitmennya mewujudkan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup pendidikan dasar hingga menengah ditambah satu tahun prasekolah.

Kebijakan strategis ini diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses pendidikan bermutu, sejalan dengan amanat UUD 1945 dan target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menekankan bahwa prasekolah menjadi pondasi krusial bagi tumbuh kembang anak.

“Wajib belajar 13 tahun adalah upaya kolektif untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua. Satu tahun prasekolah penting agar anak siap secara kognitif, sosial, dan emosional sebelum memasuki SD,” ujar Nia dalam forum dialog Kemendikdasmen.

Menurutnya, kebijakan ini memiliki dasar hukum kuat, tercantum dalam MPJPM 2025–2045 serta masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025–2029. Pemerintah juga telah menyiapkan grand design wajib belajar satu tahun prasekolah dengan melibatkan sedikitnya 15 kementerian/lembaga terkait.

Strategi Bertahap Wajib Belajar 13 Tahun

Pemerintah merumuskan tiga fokus besar untuk memastikan implementasi berjalan efektif:

1. Akses – meliputi piloting PAUD–SD satu atap, pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, hingga penegerian PAUD terutama di daerah 3T.
2. Mutu – peningkatan akreditasi, pemenuhan standar nasional PAUD, penguatan kompetensi pendidik, kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, karakter, dan literasi digital.
3. Tata Kelola – sinkronisasi regulasi, penyusunan NSPK, penguatan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor dengan dukungan anggaran berkelanjutan.

“Kami realistis, dimulai dengan 1 tahun prasekolah sebagai bagian wajib belajar. Ini fase krusial untuk menyiapkan transisi anak dari PAUD ke SD yang menyenangkan dan bermakna,” tegas Nia.

Peran Daerah dan Masyarakat

Lebih lanjut, Nia menekankan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Dukungan pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, filantropi, hingga Bunda PAUD sangat menentukan.

“Bunda PAUD terbukti mampu menggerakkan lintas perangkat daerah dan komunitas. Kami akan memberi apresiasi atas kiprah mereka yang konsisten memperjuangkan PAUD di daerah,” katanya.

Hingga kini, Kemendikdasmen telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 75 organisasi untuk memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di berbagai daerah.

Investasi Jangka Panjang

Program wajib belajar 13 tahun dipandang sebagai investasi pembangunan manusia Indonesia. Data menunjukkan anak yang mengikuti PAUD memiliki literasi, numerasi, dan motivasi belajar lebih baik dibandingkan yang tidak mengikutinya.

“Kampanye pentingnya PAUD harus menjadi gerakan bersama. Dengan partisipasi semesta, anak-anak Indonesia akan tumbuh cerdas, sehat, dan berkarakter,” tutup Nia. / infopublik.id