Pemerintah Luncurkan 8 Program Paket Ekonomi Baru, Fokus Serap Tenaga Kerja dan Dorong Investasi
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah meluncurkan Program Paket Ekonomi tahap kedua tahun 2025 dengan fokus mempercepat penciptaan lapangan kerja, mendukung daya beli masyarakat, dan memperkuat iklim investasi.
Program ini akan digulirkan mulai Oktober 2025 hingga awal 2026, mencakup delapan kebijakan utama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program ini akan menjadi akselerator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan global.
“Program ini kami siapkan untuk memperluas kesempatan kerja, menjaga daya beli, dan memberikan stimulus fiskal yang tepat sasaran. Sejumlah skema juga disiapkan berlanjut ke 2026,” ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Delapan Program Baru Paket Ekonomi 2025
- Magang Lulusan Perguruan Tinggi
- Target: 20 ribu fresh graduate
- Periode: Oktober 2025 – Maret 2026
- Fasilitas: Uang saku setara UMP selama 6 bulan
- PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Sektor Pariwisata
- Diskon 100% PPh 21 selama 3 bulan (Okt–Des 2025)
- Sasaran: 552 ribu pekerja bergaji < Rp10 juta
- Bantuan Pangan
- Tambahan 2 liter minyak goreng per bulan, selain 10 kg beras
- Target: 18,3 juta KPM (Okt–Nov 2025)
- Subsidi Iuran JKK & JKM BPJS Ketenagakerjaan
- Diskon 50% iuran untuk 731 ribu pekerja BPU (ojol, opang, kurir, supir logistik)
- Berlaku 6 bulan, berpotensi diperluas
- Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan
- Relaksasi bunga KPR, KPA, PRP (maks BI rate +3%)
- Target: 1.050 unit rumah mulai 1 Oktober 2025
- Program Padat Karya Tunai
- Target: 215 ribu pekerja
- Anggaran: Rp3,29 triliun dari KemenPUPR dan Kemenhub
- Paket Nataru & Insentif Pariwisata
- PPN DTP tiket pesawat, diskon 50% jasa transportasi, dan Harbolnas Desember 2025
- Percepatan Deregulasi RDTR Digital
- Integrasi sistem K/L ke OSS mulai 5 Oktober 2025
- Diproyeksikan mempercepat izin berusaha hanya 2–3 hari
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta turut mendukung dengan program perbaikan permukiman dan ruang ekonomi digital (gigs economy) senilai Rp2,7 triliun.
Program Lanjutan di 2026
Sejumlah insentif diperpanjang hingga 2026, antara lain:
- PPh Final 0,5% UMKM sampai 2029 (target 542 ribu UMKM)
- PPh 21 DTP sektor pariwisata & industri padat karya (target 1,7 juta pekerja)
- PPN DTP properti untuk rumah hingga Rp5 miliar
- Subsidi iuran JKK & JKM diperluas ke 9,9 juta pekerja BPU
Selain insentif fiskal, ada pula lima program strategis penciptaan lapangan kerja:
- Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), target 1,38 juta tenaga kerja
- Replanting Perkebunan Rakyat di 870 ribu ha enam komoditas, serap 1,6 juta tenaga kerja
- Kampung Nelayan Merah Putih, target 1.000 lokasi pada 2026 (270 ribu lapangan kerja)
- Revitalisasi Tambak Pantura (20 ribu ha), serap 132 ribu pekerja
- Modernisasi kapal nelayan & modeling budidaya udang NTT, serap 605 ribu pekerja
Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, pemerintah juga membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang akan melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dorong Pertumbuhan dan Serapan Tenaga Kerja
Paket Ekonomi ini dipandang sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya menjaga konsumsi rumah tangga, tetapi juga memberi kepastian usaha bagi investor.
Dengan kombinasi stimulus fiskal, deregulasi, dan program berbasis lapangan kerja, pemerintah menargetkan jutaan tenaga kerja terserap hingga 2029. / infopublik.id
BACA JUGA
