Pemerintah Pastikan Surplus Beras Hingga April 2025

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan bahwa produksi beras nasional hingga April 2025 dipastikan mengalami surplus sebesar 2,8 hingga 3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Pernyataan ini disampaikannya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 12 Maret 2025.

Pemerintah berkomitmen menjaga produksi pertanian nasional agar tetap surplus, terutama di tengah krisis pangan global yang melanda beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang.

Target Surplus Beras 5-6 Juta Ton untuk Hindari Impor

Pemerintah menargetkan Indonesia tidak perlu mengimpor beras dengan menjaga surplus tahunan di kisaran 5-6 juta ton.

“Produksi kita setiap tahun sekitar 30-31 juta ton. Jika ingin benar-benar tidak impor beras, maka kita harus memastikan surplus minimal 5-6 juta ton per tahun,” jelas Sudaryono.

Untuk mencapai target ini, percepatan proses pertanian menjadi fokus utama. Petani diharapkan segera melakukan penanaman kembali setelah panen agar dalam satu tahun bisa mencapai tiga kali panen.

“Begitu panen harus segera dijual dan tanah segera diolah. Jeda waktu antara panen dan olah tanah tidak boleh lama,” tambahnya.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Barito Putera Waspadai Pemain Kunci Arema FC

Optimalisasi Koperasi dan Operasi Pasar untuk Kendalikan Harga

Selain produksi, pertemuan ini juga membahas peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan hasil pertanian serta menyediakan kebutuhan petani, termasuk pupuk, pestisida, dan sembako dengan harga terjangkau.

Menanggapi harga beras yang masih tinggi di kawasan ASEAN, pemerintah akan mengoptimalkan operasi pasar dan memotong rantai distribusi guna menekan harga bagi konsumen tanpa merugikan petani.

“Kami mendorong gerakan Koperasi Desa Merah Putih, mengadakan operasi pasar bersama kantor pos dan Bulog, serta memberdayakan distribusi langsung untuk memangkas rantai pasok,” ungkap Sudaryono.

“Jika rantai distribusi dipotong, tidak akan ada perantara berlebih yang mengambil keuntungan, sehingga harga di tingkat konsumen dan produsen bisa lebih stabil,” lanjutnya.

Tindakan Tegas terhadap Praktik Kecurangan Distribusi

Pemerintah juga menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk kasus minyak goreng yang sedang marak diperbincangkan. Sudaryono mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan telah dilaporkan ke kepolisian.

“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, sementara rakyat menjadi korban. Jangan sampai hanya mengejar untung sesaat, tetapi rakyat yang harus menanggung dampaknya,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah optimistis dapat menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat. (BPMI Setpres)