Pemerintah Perketat Pengawasan Karhutla dengan Teknologi dan Sanksi Tegas

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Pemerintah menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama korporasi yang terbukti lalai mengelola areal konsesinya.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Sabtu (2/8/2025), ditegaskan bahwa tak ada ruang toleransi bagi pelaku pembakaran, sekalipun berdalih membuka lahan.

Langkah ini bukan sekadar bentuk perlindungan lingkungan, tetapi juga sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia serius menjaga kredibilitas diplomasi iklim dan keamanan regional.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan menegaskan, pemerintah mengadopsi pendekatan menyeluruh dalam pencegahan karhutla, mulai dari penegakan hukum, pemanfaatan teknologi rendah emisi, hingga peningkatan kesiapsiagaan terpadu lintas sektor.

“Sesuai arahan Presiden, tidak boleh ada lagi pembukaan lahan dengan cara membakar. Negara akan mendukung penuh pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk pembukaan lahan,” ujar Budi Gunawan.

Peringatan untuk Korporasi: Bertanggung Jawab atau Kena Sanksi

Rapat yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi seperti Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BMKG, Kepala BNPB, serta para Kepala Staf Angkatan, menekankan pentingnya akuntabilitas penuh dari para pemegang izin lahan. Tidak cukup hanya sekadar komitmen kertas, tetapi dibutuhkan aksi nyata di lapangan.

Pemerintah menilai sebagian besar karhutla yang terjadi selama ini bukan hanya akibat kelalaian, tetapi juga karena pembiaran sistemik. Karena itu, pengawasan akan diperketat dan tindakan hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Hotspot Turun, Tapi Risiko Masih Mengintai

Desk Koordinasi Karhutla mencatat penurunan signifikan jumlah hotspot dibandingkan tahun 2024. Namun pemerintah tidak ingin terlena. Operasi modifikasi cuaca (TMC), water bombing, patroli darat terpadu, dan sistem deteksi satelit akan tetap digelar secara intensif hingga musim kemarau berakhir.

Tahap awal program teknologi bersih untuk pembukaan lahan akan diluncurkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah—dua provinsi yang kerap menjadi pusat perhatian akibat skala karhutla yang besar.

“Pemerintah akan sediakan alat berat dan pelatihan teknis, tapi pelaku usaha dan petani harus bersedia berubah. Ini bukan lagi permintaan—tapi keharusan,” tegas Budi.

Karhutla Bukan Lagi Isu Lokal, tapi Ancaman Diplomasi

Salah satu fokus utama Presiden Prabowo adalah menghentikan “asap kiriman” yang selama ini menimbulkan keluhan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Budi Gunawan menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kehormatan Indonesia di mata dunia, dan kebakaran hutan adalah ujian atas reputasi tersebut.

“Target kita jelas: tidak ada lagi keluhan dari negara tetangga akibat asap dari Indonesia. Ini soal harga diri dan tanggung jawab global,” ujar Budi.

Dari Tanggap Darurat ke Pembangunan Berkelanjutan

Penanganan karhutla kini tak lagi semata urusan tanggap darurat, tapi menjadi bagian integral dari strategi transisi energi nasional, pengendalian perubahan iklim, dan komitmen penurunan emisi karbon. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa—korporasi, petani, hingga tokoh adat—untuk menjaga hutan sebagai paru-paru dunia.

BMKG terus memperkuat sistem peringatan dini dan koordinasi lintas daerah untuk mencegah kebakaran baru muncul. Pemerintah berharap, model penanganan karhutla 2025 bisa menjadi benchmark nasional yang bisa diterapkan di tahun-tahun mendatang.

“Kita ingin Indonesia aman dari karhutla, udara bersih, dan hutan tetap terjaga. Ini bukan hanya untuk lingkungan hari ini, tapi warisan untuk generasi masa depan,” tutup Budi Gunawan.