Pemerintah RI Dikritik Lantaran Tak Mengutuk Serangan Militer AS-Israel ke Iran, FPI: Kami Tunggu Penjelasan

JAKARTA, inibalikpapan.com — Front Persaudaraan Islam (FPI) menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang dinilai belum secara tegas mengutuk serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

FPI menilai agresi tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang seharusnya mendapat kecaman dari komunitas global.

“Dari sudut pandang kami, kami sangat menyesalkan karena jelas agresi itu secara hukum internasional adalah pelanggaran hukum serius dan wajib ditindak sesuai hukum internasional,” kata Juru Bicara FPI Azis Yanuar kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).

Meski demikian, FPI menilai pemerintah kemungkinan memiliki pertimbangan tersendiri sehingga belum mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk serangan tersebut.

“Akan tetapi mungkin pemerintah memiliki sudut pandang berbeda dalam hal ini,kami menantikan penjelasan dimaksud,” kata Azis.

Secara terpisah, FPI melalui keterangan resmi telah menyatakan sikap dengan melaknat dan mengutuk serangan yang dilakukan AS dan Israel ke Iran. Organisasi tersebut menilai serangan itu sebagai kejahatan HAM berat serta kejahatan perang yang tidak boleh dibiarkan oleh dunia internasional.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebelumnya telah menyampaikan sikap pemerintah Indonesia terkait meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

“Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi,” kata Sugiono.

Ia menegaskan kembali prinsip Indonesia yang menekankan penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan setiap negara.

“Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan,” kata Sugiono.

Dalam komunikasi dengan pihak Iran, Sugiono juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia dapat berperan sebagai mediator untuk meredakan konflik di kawasan Timur Tengah.

“Dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari bapak presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut,” kata Sugiono.***