Pemerintah Salurkan Bansos 2025 Tahap II untuk 16,5 Juta KPM, Rp10 Triliun Digelontorkan
JAKARTA, Inibalipapan.com — Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp10 triliun.
Bantuan ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Penyaluran bansos ini diumumkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (28/5/2025) petang.
“Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Gus Ipul.
Gunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Demi Ketepatan Sasaran
Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah kini mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan DTSEN memungkinkan penyaringan penerima bansos secara lebih akurat dan objektif berdasarkan kondisi ekonomi terkini.
“Dari hasil pemutakhiran data terbaru, sebanyak 1,8 juta KPM tidak lagi layak menerima bantuan karena berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi mereka sudah lebih baik dan mandiri,” jelas Gus Ipul.
Sebagai gantinya, alokasi untuk 1,8 juta keluarga tersebut akan diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan, khususnya mereka yang tergolong miskin ekstrem.
“Setelah penyaluran ini, proses pemutakhiran data akan terus kami lanjutkan,” tegasnya.
BACA JUGA :
Dua Jalur Pemutakhiran Data: Formal dan Partisipatif
Proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme, Jalur formal melalui integrasi data lintas lembaga. Jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.
“Kami mengajak masyarakat aktif mengecek datanya melalui aplikasi. Jika merasa berhak tetapi belum terdata, atau melihat ketidaktepatan, silakan gunakan fitur yang tersedia,” ujar Gus Ipul.
BPS: 12 Juta Keluarga Di-Crosscheck, 6,9 Juta Masuk Data Baru
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk penyaluran bansos triwulan II.
“Kami melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga, dan sekitar 6,9 juta di antaranya berhasil diverifikasi dan masuk ke dalam pemutakhiran DTSEN,” jelas Amalia.
Pemutakhiran tersebut memadukan survei lapangan, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan data kependudukan dari Dukcapil. Seluruh data yang telah diperbarui kini tengah menjalani validasi akhir oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
“Langkah ini penting untuk memastikan bansos 2025 benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tambah Amalia.
BACA JUGA
KREDIT
