Pemerintah Siapkan Lanjutan Program Unggulan 2026

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah memastikan perekonomian nasional tetap solid di tengah ketidakpastian global. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, sementara pemerintah juga mulai menyiapkan kelanjutan program-program unggulan lintas sektor untuk tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/10/2025).

“Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik. Indeks kepercayaan konsumen masih di atas 100 (hingga 115), pertumbuhan ritel 5,8 persen, dan PMI (Purchasing Managers Index) 50,4. Ini menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia tetap kuat,” ujar Airlangga.

Indikator Ekonomi Terus Positif

Airlangga menegaskan, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, menandakan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Sementara itu, Mandiri Spending Index juga naik signifikan hingga level 297 menjelang akhir tahun, sejalan dengan pertumbuhan kinerja perbankan nasional.

“Dari sisi produksi, utilisasi kapasitas industri juga meningkat. Ini menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak dan momentum pertumbuhan tetap terjaga,” ujarnya.

Regulasi untuk Keberlanjutan Program

Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah membahas sejumlah regulasi pendukung yang akan memastikan keberlanjutan program prioritas nasional hingga 2026.

“Regulasi sudah disiapkan, antara lain PPh Final untuk UMKM sampai 2027, PPh 21 untuk sektor pariwisata dan padat karya, serta PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk perumahan. Selain itu, ada juga insentif JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian),” jelas Airlangga.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat konsumsi masyarakat sekaligus menjaga daya saing industri padat karya di tengah perubahan ekonomi global.

Fokus Sektor Riil dan Hilirisasi

Airlangga menambahkan, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan sebagai penopang ekonomi rakyat. Pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

“Presiden mendengarkan paparan dari berbagai kementerian. Di sektor kelautan, misalnya, ada program revitalisasi tambak pantura seluas 20 ribu hektare dan pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT. Selain itu, juga ada modernisasi kapal dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.

Komitmen Dampak Nyata untuk Rakyat

Seluruh kementerian diminta memastikan program prioritas berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

“Hampir seluruh kementerian telah melaporkan program unggulan masing-masing dan akan terus dimonitor sampai akhir tahun. Pemerintah memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi rakyat,” pungkas Airlangga. (BPMI Setpres)