Pemerintah Siapkan Rusun di IKN untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Tertarik Pindah?

NUSANTARA, inibalikpapan.com – Pemerintah pusat akan membangun satu tower rumah susun (rusun) bagi warga kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Langkah ini mereka klaim menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memprioritaskan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) dan aparat. Tetapi juga membuka akses bagi warga miskin untuk tinggal di ibu kota baru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan langsung rencana tersebut. Ia bilang hal ini saat meninjau beberapa proyek pembangunan di IKN pada Sabtu (17/5/2025). Maruar menjelaskan bahwa pembangunan rusun untuk MBR mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi di IKN juga harus ada untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Penting memang ASN, TNI-Polri, tapi tentu rakyat kita juga sangat penting untuk mendapatkan kesempatan aksesnya di IKN,” ujar Maruarar.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik rencana ini. Ia menilai bahwa kehadiran rusun MBR akan menjadi kemajuan penting di kawasan IKN. “Walaupun hanya satu tower, tapi ini akan menjadi kemajuan bagi IKN, bahwa IKN juga menyediakan hunian bagi masyarakat,” kata Basuki.

Maruarar juga menambahkan bahwa Kementerian PKP saat ini menjalankan program pembangunan rumah subsidi. Totalnya sebanyak 350.000 unit dengan skema pembiayaan yang telah tersedia. Ia berharap para pekerja yang bertugas di IKN bisa memanfaatkan program tersebut untuk memiliki rumah di sekitar kawasan ibu kota baru.

Meski demikian, belum jelas kapan proyek tersebut akan direalisasikan oleh pemerintah pusat.

Tinjau Proyek Lain

Selain menyoroti pembangunan rusun untuk masyarakat, Maruarar juga meninjau beberapa proyek lain seperti Rumah Tapak Jabatan Menteri, Hunian ASN 1, Dormitory PSSI, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) II. Di sela kunjungan, ia bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) turut menyosialisasikan program KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) kepada para pekerja di IKN.

Melalui program tersebut, masyarakat bisa mengakses rumah subsidi dengan uang muka hanya 1 persen dan skema angsuran jangka panjang yang terjangkau. Maruarar mengingatkan seluruh pihak yang bertugas di IKN untuk terus bekerja sesuai aturan dan semangat gotong royong demi mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat.

Dalam kunjungan ini, Maruarar didampingi Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, serta Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.***