BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah mewaspadai ancaman perubahan ikilim. Karenanya Presiden Joko Widodo mendorong semua negara turut berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Sesi Kerja Mitra G7 yang membahas soal iklim, energi, dan lingkungan di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, pada Sabtu (20/05/2023) kemarin.
“Pendekatan lama harus ditinggalkan, burden shifting, propaganda. Bumi ini butuh aksi nyata, bukan talk the talk yang tidak berujung konkret,” ujar Presiden Jokowi.
Pemerintah pun telah meningkatkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.
“Sebuah komitmen yang harus diikuti dengan kemitraan yang memberdayakan,” imbuhnya.
Presiden menegaskan bahwa dukungan pendanaan iklim bagi negara berkembang harus konstruktif dan jauh dari kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan lingkungan. Dukungan pendanaan dalam bentuk seperti utang, menurutnya hanya akan menjadi beban.
“Saya harus sampaikan, jujur negara berkembang ragu terhadap komitmen pendanaan negara maju yang hingga kini komitmen USD100 miliar/tahun masih belum terpenuhi,” lanjutnya.
Presiden Jokowi mendorong semua negara untuk meningkatkan aksi konkret menghadapi ancaman perubahan iklim. Kepala Negara pun menyampaikan sejumlah aksi nyata yang telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut.
“Indonesia telah lakukan banyak hal seperti laju deforestasi turun signifikan dan terendah selama 20 tahun terakhir, rehabilitasi 600.000 hektare hutan mangrove selesai di 2024, rehabilitasi 3 juta hektare lahan kritis, kebakaran hutan turun 88 persen, bangun 30.000 hektare kawasan industri hijau, dan dorong pengembangan ekosistem EV,” kata Presiden. (SETPRES/AIT)
