Pemerintah Wacanakan Efisiensi Anggaran Lewat Potong Gaji Pejabat, Ini Tanggapan Anggota DPR

JAKARTA, inibalikpapan.com — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong agar upaya efisiensi anggaran pemerintah tidak hanya dilakukan melalui pemotongan gaji pejabat, tetapi juga menyasar pos belanja lainnya.

Pernyataan ini merespons wacana pemotongan gaji anggota DPR dan kabinet yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rifqinizamy, efisiensi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan setiap anggaran memiliki output dan outcome yang jelas.

“Bukan hanya pemotongan gaji, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran pemerintah,” ujarnya, Rabu (25/3/2026), dikutip dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Ia menilai wacana pemotongan gaji tersebut merupakan sinyal adanya potensi tekanan ekonomi, sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Ini bagian dari membangun sense of crisis, mengingat dinamika ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah,” katanya.

Terkait implementasi kebijakan, Rifqinizamy menyebut tidak diperlukan revisi undang-undang.

Menurutnya, pengaturan teknis cukup dilakukan melalui regulasi di bawah undang-undang, seperti peraturan presiden atau peraturan menteri keuangan.

Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.

“Efisiensi harus tepat sasaran dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.***