BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota terus berupaya agar mereka yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak dalam hal memberikan layanan publik bisa diakomodir dalam hal jaminan hari tua dan pekerjaan.
Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Ronny Setiawan mengatakan, Pemerintah Kota Balikpapan pada intinya sangat mendukung tentang adanya jaminan sosial mengingat besarnya manfaat yang diberikannya bagi pekerja.
“Respon pak Wali sangat baik, bahkan Pemkot Balikpapan berencana akan memasukan para Ketua RT se Balikpapan yang totalnya 1.600 an menjadi peserta BPJS Ketenagakerajaan,” ujar Ronny Setiawan saat diwawancarai Inibalikpapan.com, Senin (30/8/2021).
Bahkan tak hanya Ketua RT, menurut beliau harusnya para pekerja rentan seperti nelayan, pedagang kaki lima yang belum terlindungi dari program BPJS Ketenagakerjaan bisa ikut gabung.
“Kategori BPJS Ketenagakerjaan ini ada dua, mereka yang masuk dalam kategori penerima upah di Kota Balikpapan sudah mencapai 93 persen atau 208 ribuan pekerja, sedangkan yang bukan penerima upah atau mandiri ini sudah sekitar 40 persen atau 50 ribuan peserta,” akunya.
Ronny melihat dengan rencana Pemkot menanggung BPJS Ketenagakerjaan para Ketua RT maka bisa saja akan dimasukan dalam kategori penerima upah, karena mereka dipekerjakan oleh Pemerintah, memang ada sejumlah Ketua RT sudah terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tapi mereka bukan penerima upah melainkan mandiri.
“Informasinya untuk pembiayaan akan menggunakan APBD, Oktober ini mungkin paling cepat bisa dilaksanakan,” katanya.
Dikatakan Ronny selain Kota Balikpapan daerah lain yang sudah menerapkan program ini yakni Kota Bontang dan Kota Tarakan, bahkan kedepan BPJS Ketenagakerjaan akan menyasar para pemuka agama dan pesanteren yang ada di Balikpapan untuk dapat bergabung dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Contohnya saja pemuka agama di Balikpapan yang mencapai 1.200 orang, dan bisa saja diakomodir lainnya seperti pekerja di pesanteren,” tutupnya.
Comments
comments
