Pemkot Balikpapan Bebaskan Biaya BPHTB untuk Warga Berpenghasilan Rendah

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan memberikan angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah pertama. Melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berlaku dengan syarat tertentu.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham Mustari, menjelaskan bahwa ada dua kebijakan utama terkait BPHTB. Pertama, pembebasan penuh atau tarif 0 persen bagi MBR. Kedua, potongan sebesar 20 persen untuk masyarakat umum yang hendak mengurus BPHTB pertama dan masih memiliki catatan “terutang” di sertifikat tanah atau bangunan.

“Untuk masyarakat umum yang mengurus BPHTB pertama dan sertifikatnya masih ada cap ‘terhutang’, kami beri diskon 20 persen. Cukup datang ke kantor membawa sertifikat dan KTP,” kata Idham kepada Inibalikpapan.com.

Khusus bagi kelompok MBR, BPHTB bisa benar-benar bebas biaya. Namun, pembebasan ini hanya berlaku jika memenuhi sejumlah syarat: rumah yang dimiliki harus merupakan rumah pertama, tipe rumah maksimal 36, dan penghasilan pemohon masuk dalam kategori berpenghasilan rendah.

“Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tarif kembali normal, yaitu 2 persen dari nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan,” ujarnya.

Untuk verifikasi, warga dapat membawa dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, sertifikat rumah, dan bukti penghasilan. Tim dari BPPDRD akan melakukan penilaian akhir untuk menentukan apakah pemohon memenuhi kategori MBR.

Idham mengakui, jumlah warga yang memenuhi kriteria tersebut memang tidak banyak. Namun, pihaknya tetap berkomitmen memberikan kemudahan agar mereka bisa mendapatkan haknya.

“Apalagi dengan batasan rumah pertama dan tipe 36, cakupannya memang kecil. Tapi kami tetap fasilitasi,” pungkasnya.***