Pemkot Balikpapan Gandeng Sekolah Swasta dalam SPMB 2025, Biaya Ditanggung Pemerintah

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan akan menggandeng 13 sekolah swasta dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2025, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan sekolah swasta. Utamanya dalam rangka menampung lonjakan jumlah pendaftar di sekolah negeri.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Ganung Pratikno, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi 13 sekolah swasta yang tersebar di beberapa rayon untuk terlibat dalam SPMB mendatang.

“Tidak hanya di satu rayon saja, misalnya di Rayon 1 yang mencakup SMPN 1, SMPN 2, SMPN 7, dan SMPN 12, kami juga melibatkan sekolah swasta seperti SMP Al-Hasan, SMP SP, dan SMP YPI,” ujar Ganung, Jumat (2/5/2025).

Ganung menambahkan bahwa keterlibatan sekolah swasta ini membawa konsekuensi pembiayaan. Mengingat seluruh proses SPMB di Kota Balikpapan tidak boleh membebani calon peserta didik.

Oleh karena itu, pemerintah kota akan menanggung dua komponen biaya utama. Yakni uang pangkal atau uang gedung serta Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

“Karena seluruh proses SPMB harus bebas biaya, maka pemerintah akan menanggung penuh uang pangkal dan SPP bagi siswa melalui mekanisme ini di sekolah swasta,” jelasnya.

Menurut perhitungan awal, total anggaran perkiraan berkisar antara Rp3,4 miliar hingga Rp3,6 miliar. Ganung optimistis anggaran tersebut dapat Wali Kota Balikpapan pertimbangkan.

“Yang pasti kami dari Dinas juga akan menyiapkan dasar regulasinya. Keputusan Wali Kota akan menjadi pijakan hukum kami untuk pelaksanaan kebijakan ini,” tambahnya.

Ganung berharap, langkah ini dapat menjadi edukasi kepada masyarakat. Bahwa pemerintah juga hadir di sekolah swasta dan terus membuka akses pendidikan seluas-luasnya tanpa mematikan keberadaan sekolah swasta.

“Jangan ada stigma bahwa pemerintah hanya membangun sekolah negeri terus. Pemerintah juga bisa menggandeng sekolah swasta dalam solusi pendidikan. Ini langkah konkret yang kami ambil,” tutup Ganung.***